Ini Dia Deretan Tugas Luhut dari Presiden

Ini Dia Deretan Tugas Luhut dari Presiden
Ini Dia Deretan Tugas Luhut dari Presiden
Sumber :
  • instagram luhut

Malang – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan kepercayaan dari Presiden Jokowi. Kali ini, Luhut mendapat mandat untuk mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 2022 Tentanga Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas dan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Dalam Inpres itu, Presiden memberikan tugaa khusus. Pertama Jokowi meminta Luhut untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. 

Kedua, Luhut diperintahkan untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Ketiga, Luhut juga diperintahkan oleh Jokowi melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Tugas baru dari Jokowi ini menambah panjang deretan penugasan yang diterima Luhut dari Jokowi. Sebelum ini, Luhut mendapat tugas untuk mengatasi permasalahan minyak goreng yang harganya sempat melonjak dan keteraediaannga langka. Luhut juga sering diperintahkan Jokowi mengatasi berbagai permasalahan lainnya. Seperti:

1. Penanganan Corona di 8 Provinsi Pada September 2020, Luhut ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk menurunkan wabah Corona di 8 Provinsi. Saat itu Jokowi memerintahkan Luhut dan mantan Kepala Satgas Covid-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani Corona di 8 Provinsi.

“Presiden meminta dalam dua minggu dikoordinasikan dan difokuskan di 8 provinsi wilayah terdampak besar kenaikannya. Dan menugaskan Pak Luhut Binsar Pandjaitan untuk monitor dan melakukan evaluasi” kata Ketua KPC-PEN, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, 14 September 2020 silam.