Akademisi dan Masyarakat Sipil di Malang Serukan Keprihatinan Krisis Etika Para Pemimpin Bangsa

Malang, VIVA - Akademisi dan Masyarakat Sipil Malang Raya untuk Reformasi Jilid 2 menyampaikan pernyataan "Seruan Luhur" menyikapi krisis kepemimpinan dan keteladanan  para pemimpin bangsa.

Pernyataan "Seruan Luhur" yang ditandatangani oleh 86 individu yang terdiri dari akademisi se-Malang Raya, organisasi masyarakat sipil, hingga ibu rumah tangga ini digelar di Alun-alun Tugu Kota Malang, Senin, 5 Februari 2024.

Juru Bicara Akademisi dan Masyarakat Sipil Malang Raya, Purnawan D Negara mengatakan pernyataan "Seruan Luhur" ini menyikapi adanya kemunduran etika dan moral yang dipertontokan para pemimpin bangsa.

Pupung -sapaan Purnawan D Negara- mengatakan gejala itu tampak dari tindakan para pemimpin bangsa yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan politik praktis di Pemilu 2024.

Para pemimpin bangsa itu, kata Pupung, tidak hanya Presiden, namun juga lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) hingga para Ketua Partai dan Capres-cawapres yang menunjukkan perendahan etika budi luhur bangsa.

"Penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dilakukan para pemimpin bangsa untuk kepentingan politik praktis itu cenderung melakukan perundungan politik berbangsa bernegara," kata Pupung dalam orasinya.

Kondisi itu, lanjut Pupung, diperparah sikap Presiden Jokowi yang merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan terang-terangan berpolitik praktis dalam Pemilu 2024 dengan atas nama hukum atau undang-undang.

Halaman Selanjutnya

Padahal, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini, sesungguhnya di atas hukum adalah etika moral. Ia juga mengatakan Tap MPR RI No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa telah tegas menyatakan bahwa, kita mengalami kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa.