Hearing Bahas Kenaikan PBB di Kota Batu Masih Alot, APEL Tekankan Kaji Ulang
- VIVA Malang - (Galih Rakasiwi)
Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Batu bukanlah sesuatu yang salah, tetapi lebih kepada penerapannya yang dirasakan kurang tepat. Salah satu contohnya adalah adanya zonasi yang tidak akurat, di mana nilai PBB di dalam kampung bisa lebih tinggi daripada yang berada di depan jalan.
"Pandangan kami memang perlu adanya seleksi ulang terhadap data-data terkait PBB untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga. Ia juga menegaskan bahwa Perda terkait PBB harus dikaji ulang, dan pihaknya akan melibatkan APEL dalam proses itu," tuturnya.
Dengan adanya keberatan dari masyarakat terkait kenaikan PBB, DPRD berharap langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Kota Batu, dapat membawa solusi yang adil dan bersifat proaktif bagi semua pihak.
"Semoga rapat Kamis mendatang akan terjadi kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum," tuturnya.
