Direktur LInK Cium Adanya Dugaan Korupsi di Satpol PP Jombang
- Freepik
Aan menegaskan, dengan adanya peristiwa ini, DPRD, APH, dan APIP seharusnya segera menindaklanjutinya untuk mengurai fenomena yang terjadi di Satpol PP Jombang tersebut.
"Ini bisa jadi pintu masuk anggota DPRD untuk memanggil Kepala Satpol PP dan menyelidiki. Kalau perlu kepolisian dan kejaksaan ikut turun tangan agar semuanya ini jelas," ucapnya.
Ia pun mencium ada dugaan korupsi anggaran mamin di Satpol PP Jombang. Mengingat masalah korupsi di anggaran mamin sudah sering terjadi di Indonesia.
"Korupsi di urusan mamin ini bukan pertama kalinya dan sangat jamak terjadi. Tahun 2020 itu, mantan Bupati Buru diadili karena korupsi uang mamin sebesar Rp11 miliar," ungkapnya.
Oleh karena itulah, Aan menuntut agar persoalan ini diselidiki, sehingga apa yang sebenarnya terjadi.
"Jika memang ada indikasi korupsi, maka aku minta APH menjadikan ini pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi di Satpol PP maupun di dinas yang lainnya," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran mamin tahun 2023 pada Satpol PP Kabupaten Jombang nilainya cukup besar, yakni mencapai Rp1 miliar lebih.
