Klaim Angka Turun, Pj Wali Kota Malang : Semua Bergerak Turunkan Stunting
- Prokompim Setda Kota Malang
Malang, VIVA – Pemerintah Kota Malang mengklaim angka kasus stunting di wilayah mereka turun di 2023. Dari 8,9 persen kini menjadi 8,5 persen. Kuncinya, semua petugas terus bergerak mencapai tujuan nol stunting.
Tekad nol stunting menjadi salah satu fokus pekerjaan Pemkot Malang. Selain meminta otoritas terkait terus bergerak. Upaya preventif lainnya adalah memberikan asupan nutrisi melalui makanan terus dilakukan.
"Kami yakin menurun. Semuanya bergerak untuk menekan angka stunting," kata Penjabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Wahyu mengatakan, petugas diminta untuk melakukan psndataan secara akurat demi tujuan nol stunting. Sejumlah kelurahan menjadi fokus utama. 3 kelurahan dilaporkan sedang menuju nol stunting yakni Klojen, Celaket, dan Samaan.
Wahyu menyebut, penurunan stunting salah satu program prioritas dirinya sebagai penjabat Wali Kota Malang. Apalagi, Presiden RI, Joko Widodo dalam amanatnya meminta para Pj yang bertugas di daerah masing-masing bisa menyelesaikan program stunting, pengendalian inflasi, serte kemiskinan ekstrem.
"Dari pencatatan sementara yang terkumpul, telah terlihat proyeksi penurunan stunting di Kota Malang," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang, Umar Usman.
Program-program lintas perangkat daerah terus dilakukan oleh Dinkes Kota Malang demi menekan angka stunting di Kota Malang. Dinkes terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ajakan mengkonsumi makanan bergizi sejak dini pada anak.
Di sisi lain Pemkot Malang juga telah memberikan akses program penyaluran bibit sayur dan bibit ikan kepada masyarakat.
“Kader-kader posyandu, kader PKK semua kami libatkan. Untuk mendata, mengawasi dan memantau target sasaran. Jadi secara berkala mereka akan pantau dan laporkan progres. Makanan pendamping tambahan juga diperbanyak,” tutur Umar.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengungkapkan, Pemkot Malang memberikan perhatian serius terhadap lima isu strategis pembangunan pada 2025. Diantaranya, pengendalian inflasi, penurunan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, kemudahan berusaha dan transformasi pelayanan publik, terakhir ekonomi kreatif dan penguata daya saing.
“Dengan memperhatikan agenda atau isu strategis Tahun 2025 Kota Malang. Lima isu strategis inilah yang harus menjadi pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Kami juga mengundang berbagai komunitas masyarakat karena kami butuh masukan. 5 isu strategis pada 2025 harus berasal dari usulan dan kenyataan riil masyarakat. Agar sasaran program kerja juga tepat saat diimplementasikan,” kata Dwi.
