[Opini] Dampak Buruk Media Sosial Terhadap Proses Peradilan

Malang, VIVA –  Media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap proses peradilan. Karena melibatkan pengaruh, tantangan, dan etika yang perlu dipahami secara mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana media berfungsi dalam sistem hukum, tantangan yang dihadapi, serta regulasi yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

Pengaruh media sosial terhadap proses peradilan. Media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik mengenai kasus-kasus hukum. Melalui penyebaran yang luas, media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Namun, pengaruh ini sering kali bersifat ambivalen. Di satu sisi, media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang positif dengan mengawasi jalannya persidangan dan memastikan keadilan ditegakkan

Di sisi lain, media sosial juga sering kali menciptakan trial by the press, di mana opini publik terbentuk sebelum proses hukum berlangsung, berpotensi mempengaruhi keputusan hakim dan merugikan hak-hak terdakwa tantangan yang dihadapi

Salah satu tantangan utama ialah ketidakakuratan informasi yang disebarkan oleh media sosial. Berita yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat menyebabkan masyarakat membentuk persepsi yang salah tentang suatu kasus, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses peradilan secara keseluruhan 

Tantangan secara umum yang muncul dalam konteks dampak media terhadap proses peradilan, 

1. Ketidakakuratan Informasi; media sosial menyampaikan informasi yang tidak lengkap, salah, atau menyesatkan mengenai kasus hukum. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan bahkan pihak yang terkait dalam peradilan, seperti hakim, jaksa, dan pengacara.

2. Trial by Media; Fenomena ini terjadi ketika opini publik terbentuk berdasarkan pemberitaan media sosial sebelum proses hukum selesai. Hal ini berpotensi memengaruhi independensi pengadilan dan membahayakan prinsip praduga tak bersalah.

3. Penggiringan Opini Publik: Media sosial, sering kali menjadi sarana penggiringan opini. Masyarakat yang kurang literasi hukum cenderung mudah terpengaruh oleh narasi yang belum diverifikasi kebenarannya, sehingga menciptakan stigma terhadap pihak tertentu.

4. Etika Jurnalistik; Kurangnya kepatuhan terhadap etika jurnalistik dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak privasi, penyebaran informasi sensitif, atau eksploitasi kasus hukum untuk kepentingan komersial, yang merugikan pihak terkait.

5. Kurangnya Literasi Hukum Masyarakat; Sebagian besar masyarakat tidak memahami sistem hukum dengan baik, sehingga sulit membedakan antara fakta dan opini dalam pemberitaan media.

6. Penyalahgunaan Media Sosial; Platform media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak valid atau menyesatkan. Hal ini memperburuk tantangan karena informasi menyebar dengan cepat tanpa verifikasi.

7. Ketergantungan pada Sumber Tunggal: Media sosial cenderung bergantung pada narasumber tertentu, seperti aparat penegak hukum atau saksi, tanpa memastikan objektivitas atau melakukan verifikasi silang, yang dapat menyebabkan bias pemberitaan.

8. Tekanan Komersial pada Media sosial: Persaingan pemilik akun media sosial sering kali membuat media lebih fokus pada sensasi dan rating daripada akurasi, sehingga melupakan tanggung jawab sosialnya.

9. Regulasi yang kurang efektif; meskipun terdapat undang-undang yang mengatur media dan proses peradilan, implementasinya sering kali tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum atau kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran.

10. Dampak pada Hak-Hak Individu: Pemberitaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan individu, seperti terdakwa, korban, atau saksi, melalui pencemaran nama baik, ancaman keamanan, atau pelanggaran hak privasi.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, media, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pemberitaan yang bertanggung jawab serta menghormati proses hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, fenomena penggiringan opini publik sering terjadi akibat kurangnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid dan dapat menyebabkan stigma negatif terhadap terdakwa sebelum mereka mendapatkan keadilan

Etika dalam Pemberitaan Aspek etika sangat penting dalam pemberitaan kasus hukum. Media harus bertanggung jawab untuk menyajikan informasi secara objektif dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu, seperti saksi atau korban. Pengungkapan informasi pribadi tanpa izin dapat membahayakan keselamatan individu dan menghambat proses peradilan

Oleh karena itu, diperlukan pedoman etika yang jelas bagi media dalam melaporkan kasus-kasus hukum.

Regulasi Hukum Terkait Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang proses peradilan dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks pemberitaan media. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kerangka hukum bagi proses peradilan yang adil dan transparan. Namun, implementasi dari undang-undang ini sering kali menghadapi kendala di lapangan.

Berikut adalah dampak negatif media terhadap proses peradilan:

1. Trial by Media: Media sering kali membentuk opini publik tentang suatu kasus sebelum proses hukum selesai. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan tekanan pada hakim, sehingga mengganggu independensi pengadilan.

2. Pencemaran Praduga Tak Bersalah: Prinsip 'praduga tak bersalah' sering diabaikan oleh media sosial yang memberitakan kasus secara berat sebelah atau sensasional, sehingga terdakwa diperlakukan sebagai bersalah sebelum vonis pengadilan.

3. Stigma terhadap Terdakwa: Pemberitaan negatif yang luas dapat menimbulkan stigma sosial terhadap terdakwa, yang dapat merusak reputasi mereka secara permanen, bahkan jika terbukti tidak bersalah.

4. Penggiringan Opini Publik: Media, terutama media sosial, sering digunakan untuk menggiring opini publik berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Hal ini dapat menciptakan tekanan sosial yang memengaruhi pihak-pihak dalam proses peradilan.

5. Pelanggaran Privasi: Informasi pribadi, seperti identitas korban, saksi, atau terdakwa, sering kali diungkap tanpa izin dalam pemberitaan media, sehingga mengancam keselamatan mereka dan melanggar hak privasi.

6. Ketidakakuratan Informasi: Berita yang tidak lengkap, salah, atau menyesatkan dapat mengarahkan masyarakat pada kesimpulan yang salah tentang suatu kasus, yang pada akhirnya memengaruhi jalannya peradilan.

Dampak negatif ini menyoroti perlunya pengelolaan dan regulasi yang lebih baik terhadap pemberitaan media terkait proses peradilan, untuk memastikan bahwa media berperan positif tanpa merusak keadilan dan transparansi.

Untuk mengatasi dampak negatif dari media terhadap proses peradilan, beberapa langkah perlu diambil:

1. Peningkatan Literasi Media: Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang cara memahami berita dan informasi hukum dengan benar agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu.

2. Regulasi yang Ketat: Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait dengan pemberitaan kasus hukum untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat.

3. Transparansi dari Penegak Hukum: Aparat penegak hukum harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya agar masyarakat lebih percaya pada sistem hukum.

4. Edukasi Penggunaan Media Sosial: Masyarakat harus diajarkan untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan hanya menyebarkan informasi dari sumber terpercaya

Secara keseluruhan, dampak media terhadap proses peradilan adalah fenomena yang kompleks dengan implikasi luas. Sementara media dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang positif, tantangan-tantangan seperti penggiringan opini publik dan etika pemberitaan perlu diatasi melalui regulasi yang lebih baik dan peningkatan literasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih adil dan transparan di tengah arus informasi yang cepat saat ini.

 

Opini ini ditulis oleh Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rhevanda Syalasya Putra. 

Opini ditulis untuk merampungkan tugas kuliah dari Kampus.