Papua Raih WTP Berkali-kali, Tapi Gubernur Lukas Tersangka Korupsi
- Viva Malang
Malang – Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kali berturut-turut atas pengelolaan laporan keuangan. Pemprov Papua menerima menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Ballroom Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Kamis 22 September 2022 kemarin.
Menko Polhukam RI Mahfud MD mengatakan, meski meraih WTP bukan berarti tidak ada tindak pidana korupsi di pemerintahan provinsi Papua. Apalagi saat ini Gubernur Papua ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi oleh KPK.
"Ada berita itu Papua mendapatkan penghargaan dari Menkeu karena pengelolaan keuangannya. WTP sudah 7 kali berturut-turut, sehingga dipertanyakan kenapa korupsi berarti salah ya enggak. Selama ini orang-orang yang korupsi itu kantornya WTP semua," kata Mahfud di Malang, Jumat, 23 September 2022.
Mahfud mencontohkan, pada saat dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sampai saat ini lembaga yang pernah dia pimpin belasan kali meraih penghargaan WTP. Tetapi ada dua pejabat MK yang akhirnya menjadi koruptor atas tindak pidana korupsi.
Hal itu juga terjadi di tubuh Mahkamah Agung (MA). Padahal MA beberapa pekan lalu baru saja merayakan keberhasilannya meraih predikat WTP tetapi saat ini mantan seketaris dan salah seorang hakim ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
"Saya mimpin MK sampai sekarang sudah belasan kali WTP, tapi ada koruptornya dua. Lho WTP ada korupsinya tidak. Ya banyak. MA sekretarisnya masuk penjara sekarang kan WTP, baru beberapa minggu pesta WTP tangkap," ujar Mahfud.
Mahfud bahkan dengan tegas menyebutkan, bahwa kasus korupsi di Papua sama dengan lembaga lain yang berstatus WTP. Segala tindak pidana korupsi memungkinan terjadi. Sebab, WTP hanya melaporkan kesesuaian transaksi yang dimasukkan dalam laporan keuangan.
