Bentangkan Spanduk di Kayutangan, Kader PKS Tolak Kenaikkan Harga BBM

DPD PKS Kota Malang Tolak kenaikan harga BBM Subsidi
Sumber :
  • Ist

Malang – Ratusan kader dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Mereka membentangka sejumlah spanduk penolakan di persimpangan Kayutangan atau Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Klojen, Kota Malang, Sabtu, 10 September 2022 petang. 

Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Djoko Purnomo menyebut, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dianggap tidak tepat. Sebab, perekonomian di segala sektor masih berusaha untuk bangkit pasca dihantam pandemi COVID-19 yang belum usai. 

"Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan oleh pemerintah alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang dan ringan karena mendapat BLT. Justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya," kata Ernanto. 

Lebaran Usai, Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG di Malang Raya Aman

PKS tidak sepakat dengan anggapan pemerintah yang menilai subsidi BBM tidak tepat sasaran merupakan pendapat yang keliru. Sebab, BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Ernanto kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin. Dengan adanya kebijakan ini akan menjadikan semakin miskin. 

1.581 Kilo Liter BBM Habis Selama Mudik dan Balik Lebaran 2024 di Malang Raya

"Dengan tegas, DPD PKS Kota Malang dan Fraksi PKS DPRD Kota Malang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi," imbuh Ernanto. 

Ernanto menyebut seharusnya pemerintah memerhatikan kondisi masyarakat yang belum lepas dari dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Masih ada cara lain selain kenaikan BBM seperti melakukan prioritas anggaran pada sektor tertentu. Meski PKS menyadari pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. 

Halaman Selanjutnya
img_title