Realisasi Anggaran APBD 2023 Tak Capai Target, DPRD Minta Penjelasan Pemkot Malang

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah.
Sumber :
  • VIVA Malang / Uki Rama

Malang, VIVA – Realisasi anggaran APBD Kota Malang tahun 2023 yang tak mencapai target. DPRD Kota Malang pun mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 di Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat, 31 Mei 2024. 

DPRD Kota Malang Minta Pemkot Malang Tegas ke Pengembang Perumahan agar Serahkan PSU

6 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar hingga Fraksi Damai menyampaikan pandangannya. Realisasi anggaran APBD 2023 yang tidak sesuai target menjadi sorotan mereka. 

"Realisasi PAD (pendapatan asli daerah) sekarang (2023) diangka Rp792 miliar, dimana target awal itu Rp1,1 triliun. Jadi ada kekurangan yang memang signifikan, dimana itu kami pertanyakan di beberapa fraksi tadi," kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah

DPRD Minta Pemkot Malang Gunakan E-Retribusi Pasar Demi Cegah Kebocoran

Politisi partai Gerindra itu juga menyoroti, realisasi Belanja Daerah APBD Kota Malang 2023 yang hanya terserap 91 persen atau Rp 2,59 triliun dari target penganggaran mencapai Rp 2,8 triliun. Imbasnya menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2023 mencapai Rp199 miliar. 

Kemudian realisasi Belanja Pegawai terserap 89 persen atau sekitar Rp834 miliar dari target penganggaran sekitar Rp935 miliar. Rimzah menyebut pencapaian realisasi anggaran APBD yang tak sesuai target menjadi pekerjaan rumah Pemkot Malang setiap tahun. 

DPRD Minta Pemkot Malang Dukung UMKM untuk Berkembang di Masa Sulit

"Maka dari itu, kami selaku di lembaga DPRD Kota Malang selalu mendorong terkait masalah realisasi targetnya mepet mepet lah. Jangan sampai di bawah 80 persen," ujar Rimzah.  

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan akan segera memberikan jawaban atas capaian realisasi anggaran yang dianggap tidak sesuai target oleh seluruh fraksi DPRD Kota Malang. Penyampaian ini akan dilakukan pada rapat paripurna selanjutnya. 

"Pada dasarnya saya sudah sampaikan dalam laporan tertanggungjawbaan APBD 2023. Kenapa tak tercapai, karena ini terkait dengan adanya regulasi baru yang harus dijadikan patokan. Tetapi tentu nanti akan kami jawab detailnya dalam rapat paripurna selanjutnya," tutur Wahyu. 

Wahyu mengatakan sebenarnya SILPA APBD 2023 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. SIPLA APBD 2022 mencapai sekitar Rp460 miliar sementara di 2023 Rp199 miliar. 

"Nanti pada 2025 tentu kami akan berusaha memperbesar terkait pencapaian realisasi maupun target yang ditetapkan," kata Wahyu.