Realisasi Anggaran APBD 2023 Tak Capai Target, DPRD Minta Penjelasan Pemkot Malang
- VIVA Malang / Uki Rama
Malang, VIVA – Realisasi anggaran APBD Kota Malang tahun 2023 yang tak mencapai target. DPRD Kota Malang pun mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 di Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat, 31 Mei 2024.
6 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar hingga Fraksi Damai menyampaikan pandangannya. Realisasi anggaran APBD 2023 yang tidak sesuai target menjadi sorotan mereka.
"Realisasi PAD (pendapatan asli daerah) sekarang (2023) diangka Rp792 miliar, dimana target awal itu Rp1,1 triliun. Jadi ada kekurangan yang memang signifikan, dimana itu kami pertanyakan di beberapa fraksi tadi," kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah.
Politisi partai Gerindra itu juga menyoroti, realisasi Belanja Daerah APBD Kota Malang 2023 yang hanya terserap 91 persen atau Rp 2,59 triliun dari target penganggaran mencapai Rp 2,8 triliun. Imbasnya menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2023 mencapai Rp199 miliar.
Kemudian realisasi Belanja Pegawai terserap 89 persen atau sekitar Rp834 miliar dari target penganggaran sekitar Rp935 miliar. Rimzah menyebut pencapaian realisasi anggaran APBD yang tak sesuai target menjadi pekerjaan rumah Pemkot Malang setiap tahun.
"Maka dari itu, kami selaku di lembaga DPRD Kota Malang selalu mendorong terkait masalah realisasi targetnya mepet mepet lah. Jangan sampai di bawah 80 persen," ujar Rimzah.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan akan segera memberikan jawaban atas capaian realisasi anggaran yang dianggap tidak sesuai target oleh seluruh fraksi DPRD Kota Malang. Penyampaian ini akan dilakukan pada rapat paripurna selanjutnya.
