Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Ini Tanggapan Legislatif

Legislator Tolak Penggunaan APBD Untuk Biaya Kereta Cepat
Sumber :
  • BUMN info

Malang –  Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menolak penggunaan dana APBD untuk membiayai pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). 

Dukung Persiapan Arus Mudik Lebaran, Polisi dan TNI di Jombang Sidak SPBU

Amin tidak setuju jika dana APBN digunakan untuk menanggung pembengkakan biaya. Dia mengatakan peringatannya itu didasari pada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak proposal proyek disampaikan China pada tahun 2015 silam.

China ketika itu, ujar amin, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Usai Dipecundangi Persebaya, Widodo : Kecewa Secukupnya Tatap Laga Selanjutnya

Namun, lanjut amin, pembangunan ini membuat Indonesia dilema antara melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan. Untuk menghentikannya, kata amin, juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen. 

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan” kata Amin Ak dalam keterangan tertulis dikutip Antara, Kamis, 4 Agustus 2022.

Motivasi dari Widodo C Putro untuk Pemain Arema FC Usai Tumbang Dari Persebaya

Menurut amin, kejanggalan dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini sulit untuk balik modal karena dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi 7,9 miliar dolar AS dari semula hanya 5,13 miliar dolar AS, secara hitungan bisnis sangat sukar untuk bisa kembali modal. 

Amin menambahkan, situasi tersebut mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan China untuk pembangunan infrastruktur seperti Sri Lanka dan Pakistan.

Halaman Selanjutnya
img_title