Ketua DPRD Kota Malang Minta Pemkot Malang Tegas Soal Minyak Goreng

Malang, VIVA – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani turut melakukan sidak ke Pasar Bunul, Kota Malang bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin pada Kamis, 13 Maret 2025. Minyak goreng menjadi sasaran utama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang.

Hasilnya, mereka menemukan minyak goreng tak sesuai takaran. Temuan ini diketahui usai dilakukan pengukuran takaran pada sejumlah merk minyak goreng. Ada minyak goreng kemasan 850 mililiter namun setelah ditakar hanya berisi 750 mililiter. 

"Kemarin masih rumor sekarang kita sudah dapat konkritnya memang, ada selisih di beberapa brand. Karena di produk tertera sekian mililiter tapi isinya tak sesuai. Toleransinya kan sekitar 10 mililiter, tapi ada yang kurang sampai 100 mililiter selisihnya. Itu yang kami soroti," kata Amithya. 

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, langkah ekstrem yang mungkin bisa dilakukan adalah menarik semua produk minyak goreng yang tidak sesuai takaran. Dia menyerahkan keputusan itu kepada Pemerintah Kota Malang selaku otoritas terkait. 

"Pastinya akan ada seperti itu akan diputuskan. Kan yang berwenang itu pemerintahan untuk menarik semua itu. Pastinya kita akan melakukan hal itu, masyarakat bisa melihat adanya ketidak sesuain antara yang tercantum di brand dan isinya," ujar Amithya. 



DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani sidak ke pasar

Photo :

• VIVA Malang (Uki Rama)

Pengukuran takaran minyak goreng di Pasar Bunul juga melibatkan tim satgas pangan dari kepolisian. Sehingga DPRD Kota Malang berharap ada tindakan lanjutan karena telah melanggar hukum dengan merugikan konsumen. 

Halaman Selanjutnya

"Tadi ada kepolisian yang juga ikut, akan ditindak lanjuti secara legal hukumnya. Karena disitu sudah tertera sekian mililiter tapi ternyata didalamnya tidak sesuai dengan yang ada dibrandnya," tutur Amithya.