Anggaran Kunkernya Disorot,  DPRD Jombang Ramai-ramai Dukung Efisiensi Anggaran

Jombang, VIVA – Pasca ramai disorot soal anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Jombang, Jawa Timur, oleh LSM, kini wakil rakyat di gedung DPRD kota santri ramai-ramai dukung efisiensi anggaran.

Selain itu adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, juga menjadi dampak pada anggaran perjalanan dinas.

Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengungkapkan, DPRD Jombang tentunya akan optimal untuk mematuhi Inpres sesuai aturan yang ada di dalamnya. "Tentunya kami komitmen untuk itu," kata Hadi, Minggu 16 Februari 2025.

Ia mengaku, tim anggaran (Timnggar) dan badan anggaran (Banggar) sudah melakukan koordinasi terkait poin apa saja yang harus dilakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi tersebut.

"Jadi kami masih melakukan identifikasi anggaran mana-mana yang harus di-refocousing," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, juga mendukung pemangkasan anggaran kunker DPRD.

"Sepanjang memang untuk menyongsong Indonesia emas dan untuk pembangunan ke depan, itu bukan menjadi masalah," tuturnya.

Terkait dengan kunker yang dinilai tidak ada hasilnya, politisi PKB ini menegaskan, itu relatif siapa yang berpikir.

"Masing-masing punya persepsi sendiri. Apabila kunker dinilai tidak ada manfaatnya itu tidak benar," katanya.

Dikarenakan, sambung Kartiyono untuk pembangunan harus berhubungan dengan daerah lain. Terlebih lagi, banyak pembelajaran yang didapatkan dari kunjungan itu.

"Misal di daerah itu mempunyai hal-hal yang positif untuk ditiru, ya kita tiru," ujarnya.

Sehingga, kekurangan daerah bisa ditutupi dan saling berbagi. "Kita bisa tukar pengalaman. Jadi sisi manfaat tetap ada," tuturnya.

Akan tetapi, apabila ada program yang lebih manfaat dan anggaran itu harus dialihkan, juga bukan menjadi masalah bagi DPRD.

"Kalau memang untuk kemaslahatan bersama ya tidak masalah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyoroti belanja perjalanan dinas biasa (uang harian) anggota DPRD Jombang yang nilainya mencapai puluhan miliar. 

Direktur LSM Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori mempertanyakan besaran anggaran bagi legislatif yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa anggaran tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran lantaran biaya belajar anggota DPRD Jombang yang mencapai miliaran rupiah, tidak sebanding dengan implementasi yang berdampak ke masyarakat.

"Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dalam aspek finansial, namun kinerja juga dampaknya," kata Aan, Kamis 13 Februari 2025.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Jombang belum diketahui seberapa efektif. Karena diduga kunker menjadi salah satu kedok bagi dewan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, meski terkesan "receh" menurutnya.

"Aku berhipotesis kalau mau dicek, anggaran yang digunakan untuk kunker dengan manfaatnya masih sangat jauh ya," ujarnya.