Tolak Kenaikan Pajak 12 Persen, Mahasiswa di Jombang Bentrok dengan Polisi

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jombang tolak kenaikan pajak
Sumber :
  • VIVA Malang (Elok Aprianto/Jombang)

Jombang, VIVA – Gabungan mahasiswa dari organisasi gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Jombang, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa.

Tindaklanjuti Proyek Pamsimas 2022 yang Mangkrak, Komisi C DPRD Jombang Bakal Gelar RDP

Aksi unjuk rasa berkaitan dengan penolakan kenaikan pajak PPN 12 persen oleh pemerintah pusat, yang akan direalisasikan pada 2025 ini.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat bentrok dengan aparat kepolisian yang berjaga. Bentrok ini pecah lantaran mahasiswa berupaya masuk ke dalam gedung wakil rakyat untuk bertemu Ketua DPRD Jombang.

Car Free Night di Jombang, Ini 18 Jalan yang Ditutup

Namun, setelah bentrok pecah, akhirnya mahasiswa yang ditemui Ketua DPRD Jombang, Hadi Admaja diperbolehkan masuk ke dalam ruang rapat paripurna DPRD Jombang.

Setelah memasuki ruang rapat paripurna DPRD Jombang, akhirnya mahasiswa bertemu dengan Ketua DPRD Jombang, dan menyepakati soal penolakan terhadap kenaikan pajak tersebut.

Haul KH Bisri Syansuri di Jombang, Menko Cak Imin dan Mantan Wapres Dijadwalkan Hadir

"Kehadiran kita di sini untuk menolak kenaikan PPN 12 persen, meski secara kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku," kata Asrorudin ketua PC PMII Jombang, Senin 30 Desember 2024.

Meski ia menyebut bahwa undang-undang yang mengatur kenaikan pajak 12 persen itu sudah berlaku, para mahasiswa mendorong agar DPRD Jombang bersikap melakukan penolakan sehingga undang-undang itu bisa dicabut dengan mekanisme yang ada.

"Mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui perpu, kita meminta anggota dewan melalui kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12 persen ini," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan bila kenaikan pajak 12 persen itu dijalankan akan berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat.

"Di UU gak ada klasifikasi sebenarnya, ini yang mengkhawatirkan. Jadi efek dominonya sampai ke masyarakat di bawah nantinya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa ininnantinya akan disampaikan di DPR RI untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

"Itu tadi sudah disampaikan ketua dewan langsung, sudah sepakat tuntutannya diterima dan akan disampaikan tanggal 3 Januari 2025, langsung ke Jakarta, jadi kita tunggu hasilnya, sampai tanggal 3, kalau tidak kita akan turun lagi," katanya.

Sementara itu, Hadi Atmaja ketua DPRD Jombang, mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan dibawa ke Jakarta pada 3 Januari 2025.

"Akan saya antarkan ke jakarta tanggal 3, nanti saya juga konsultasikan ke sana (DPR RI)," ujarnya.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jombang tolak kenaikan pajak

Photo :
  • VIVA Malang (Elok Aprianto/Jombang)

Ia menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen, oleh pemerintah pusat, mungkin masih bisa ditunda. Karena saat ini masyarakat di Indonesia khususnya di Jombang masih melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

"Barangkali bisa ditunda terlebih dahulu (penerapan PPN 12 persen) pelaksanaannya, kenapa karena sesuai dengan kondisi saat ini, kita kan baru selesai covid-19. Ekonomi masyarakat masih belum pulih betul," tuturnya.

"Sehingga kalau dibebani lagi dengan kenaikan PPN 12 persen, kalau bahasa mahasiswa tadi itu, efek domino padahal itu karambol kan, kemana-mananya itu," kata Hadi.

Ia menyebut bahwa dulu ketika sebelum harga BBM dinaikkan oleh pemerintah, harga kebutuhan masyarakat juga ikut meningkat. 

"Nah ini nanti ketika PPN 12 persen naik, itu pasti harga-harga akan naik dengan sendirinya. Langkah kita ya kita akomodir aspirasi mahasiswa dan kita sampaikan ke pusat," ujarnya.

Saat ditanya sikap DPRD Jombang, terkait kenaikan PPN 12 persen, ia mengaku nantinya DPRD akan melakukan musyawarah dengan anggota untuk membahas kenaikan pajak PPN 12 persen itu.

"Kita akan mengkaji lebih lanjut, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dan kalau itu mekanismenya akan diambil secara musyawarah. Hal ini perlu karena kita akan jadikan kajian bersama, karena kita melihat kondisi masyarakat saat ini yang gak bisa dibebani dengan itu (kenaikan PPN 12 persen)," tuturnya.

Usai bertemu dengan pimpinan DPRD Jombang, mahasiswa mengakhiri aksi dengan membubarkan diri dari kantor DPRD Jombang, dan kembali ke bundaran ringin contong, untuk kembali ke kampus masing-masing.