Fadil Zon: Indonesia Alami Krisis Kedaulatan Data

Malang – Belakangan ini, isu terkait dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka menggegerkan publik. Pasalnya, secara terus menerus, ia membocorkan satu persatu data rahasia. Hal ini memunculkan respon dari sejumlah tokoh.

Salah satunya, yakni politisi Partai Gerindra, Fadil Zon. Dalam program Catatan Demokrasi tvOne, ia mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami masalah serius terkait krisis kedaulatan data. Sehingga, jadi masalah yang sangat serius dan harus bisa ditangani oleh pemerintah. 

"Ya menurut saya Indonesia ini sedang mengalami krisis kedaulatan data. Hal ini menurut saya sangat serius yang harus ditangani oleh pemerintah," kata Fadli dalam keterangannya dikutip dari program catatan demokrasi tvOne, dikutip dari Viva.co.id.

Menurutnya, krisis kedaulatan data di Indonesia yang sedang dialami oleh masyarakat disebabkan karena sistem keamanan siber yang lemah dan amatiran. Menurutnya, pembobolan data oleh Bjorka merupakan langkah awal dan akan berlangsung secara terus-menerus yang lebih besar. 

"Ini masalah yang sangat serius, karena ini akibat dari keamanan siber kita yang amatiran. Bagaimana kalau sekarang ini (kebocoran data) hanya menjadi pembuka saja? kita tidak tahu ke depannya bisa saja akan lebih besar. Jadi kita nih mau sok - sok IT, tapi kita nih IT security-nya tidak dibenahi. Itu menurut saya ya," ujar Fadli.

Sebab, sistem keamanan siber di Indonesia mudah dibobol dan data-data masyarakat termasuk para pejabat juga menjadi target dari hacker Bjorka. Itu merupakan, lanjut Fadli, suatu tindakan yang tidak profesional. 

"Ya kenyataannya amatiran dong, kok bisa dijebol? (data dan dokumen penting). Kalau data itu bisa diperjualbelikan di darkweb itu kan namanya amatiran. Kalau profesional bukan begitu, kalau profesional bisa ditembus," kata Fadli.

"Harusnya IT security di Indonesia sudah di design. Kita lihat negara yang IT security-nya sangat kuat. Seperti China, negara China tuh sangat kuat IT security-nya tidak bisa ditembus. Negara kita harus introspeksi, kejadian Bjorka ini menurut saya sangat memalukan," sambungnya. 

Fadli juga menegaskan, yang harus bertanggung jawab dalam membenahi kebocoran data ini adalah pihak - pihak yang mempunyai kewenangan dalam tingkat siber di Indonesia.  

"Ya kan yang menangani ini ada Kominfo, kemudian ada BSSN. Ada kepolisian ada institusi lain. Harusnya ada koordinasi ini institusi semuanya. Harus ada kerja sama semuanya," tutur Fadli. 

Beri Tanggapan Respon Pejabat

Selain itu, Fadli Zon mengatakan, Menteri Bidang Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD bersikap denial, atau berusaha mengabaikan fakta terhadap kebocoran sejumlah data dan dokumen penting masyarakat Indonesia bahkan sampai Presiden Joko Widodo. "Janganlah kita ini denial ya, seolah-olah semua baik-baik saja. Ini kan tidak ada data yang penting, kan begitu kata Pak Mahfud. Nah, saya kira ini keliru," ujar dia.

Kemudian, ia juga menyinggung Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate. Menurut Fadli pernyataan dari Johnny yang menyebut bahwa rakyat Indonesia harus mengganti password secara berkala agar terhindar dari kebocoran data.

Hal tersebut, kata Fadli, seolah-olah tanggung jawab dari keamanan siber menjadi tanggungan masing-masing pribadi masyarakat. Padahal, lanjut dia, kasus kebocoran data dan dokumen ini menjadi tanggung jawab Pemerintah.

"Itu juga menurut saya pernyataan yang sangat ngawur sekali. Itu menunjukkan seolah-olah tanggung jawab siber itu adalah masing - masing dan pribadi, bukan tanggungjawab negara. Padahal ini negara yang harusnya hadir untuk mem-protect data," kata Fadli.