Kades di Jombang Klaim Pekerjaan Aspal Gunakan Dana Pribadi, Ini Penjelasan Warga

Jalan desa yang diklaim gunakan anggaran pribadi.
Sumber :
  • VIVA Malang (Elok Apriyanto/Jombang)

Jombang, VIVA – Pengaspalan jalan lingkungan di Dusun Kemuning, Desa Tanggungan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Jawa Timur, menjadi bahan perbincangan hangat warga setempat.

Gasak Motor dan Sejumlah Perhiasan, Perempuan di Jombang Ditangkap Polisi

Hal ini menyusul adanya klaim bahwa pembiayaan pengaspalan jalan itu, menggunakan dana pribadi milik kepala Desa setempat. Kabar ini pun akhirnya, dibantah oleh warga setempat. 

HR (40 tahun) warga Desa Tanggungan menjelaskan bahwa, anggaran pengaspalan jalan lingkungan di Dusun Kemuning itu, berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) dari salah satu perusahaan yang akan berdiri di wilayah setempat. 

Pekerjaan Rehab SMP Negeri Tak Rampung, Dikbud Jombang Bakal Panggil Kontraktor

"Jadi pembahasan CSR itu sejak tahun 2023 kemarin. Tepatnya pada proses pembebasan lahan, karena saat itu saya dimintai tolong kades untuk melakukan pembebasan lahan milik warga," kata HR, Rabu, 26 Juni 2024.

Ia pun menyebut bahwa, gudang milik perusahaan yang bakal dibangun itu memberikan dana CSR atau TJSL ke pemerintah desa ratusan juta. Dana itulah yang diduga digunakan sebagian untuk pengaspalan jalan lingkungan di dusun Kemuning. 

Tiga Ribu Lebih Balita di Jombang Masih Stunting, Berikut Kenaikan Kasus Stunting di 2024

"Ya itu (CSR) menjadi salah satu bentuk kepedulian investor pada Desa, dan sekaligus menunjukkan komitmen mereka untuk investasi di Desa Tanggungan," ujarnya.

Hal ini juga dibenarkan salah seorang perangkat desa di wilayah Kecamatan Gudo, Jombang yang namanya enggan dipublikasikan 

"Kata siapa dana pribadi. Itu dari dana CSR perusahaan yang akan didirikan di wilayah desa Tanggungan. Saat ini dalam proses pengurukan," tuturnya.

Dia juga membantah jika pengaspalan jalan lingkungan alih-alih menggunakan dana desa (DD). Karena ia menilai bisa menjadi blunder. 

"Kalau pakai DD, terus pengerjaannya seperti itu (kualitas jelek) akan jadi blunder bagi kades. Di DPMD (setelah dicek) juga gak ada pelaporan penggunaan DD untuk jalan lingkungan di dusun Kemuning. Karena itu menggunakan CSR," katanya.

Komunikasi terkait CSR yang diduga diterima pihak desa melalui oknum Kades yang 'sebagian' digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan tersebut, sudah sejak setahun lalu bukan satu atau dua bulan ini. 

"Perjanjiannya bisa dipastikan tahun lalu. Karena apa, karena saat ini lagi proses pengurukan," ujarnya.

Dia mengungkapkan sebelum mendirikan bagunan di lokasi itu, perusahaan sudah lebih dulu melakukan komunikasi dengan pihak desa untuk pengurusan izin dan sebagainya pada tahun lalu. 

"Pihak desa nantinya akan bilang, manfaat perusahaan disini apa. Kemudian perusahaan akan menawarkan tenaga pekerja mayoritas diutamakan dari desa setempat. Selain itu juga ada proses lobi-lobi hal lain termasuk dana CSR itu. Bahasanya untuk 'pengamanan'. Pabrik juga kan ada proses pengurukan, pembangunan pagar dan lainnya, nah disitu itu peran lobi-lobi tadi," tuturnya.

Untuk menekan biaya agar bisa mendapatkan keuntungan berlebih, aspal hotmix itu disinyalir menggunakan sisa dari pengerjaan aspal di tempat lain. Karena rekanan yang mengerjakan pengaspalan dikenal memiliki kedekatan koneksi di salah satu perusahaan penyedia aspal hotmix

"Aspal hotmix itu juga dari sisa pengerjaan di wilayah lain lho. Semua sudah tau sosok rekanan yang mengerjakan, modusnya juga seperti itu. Ambil aspal sisa dari pengerjaan lain, karena lebih murah," katanya.

"Katakanlah jalan lingkungan butuh 15 ton aspal hanya cukup mengeluarkan uang Rp7 juta sampai Rp10 juta. Apalagi pengerjaan dilakukan secara manual dan kualitasnya sangat jelek, kemungkinan harga tidak sampai segitu," ujar perangkat Desa yang mewanti-wanti namanya agar tidak dipublikasikan.

Apalagi menurutnya Desa Tanggungan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bupati senilai Rp150 juta di tahun ini. 

"Tapi titik BKK Bupati bukan di Dusun Kemuning. Tetapi untuk menyiasatinya agar pengaspalan dari dana CSR bisa diklaim menggunakan anggaran pribadi, pengerjaannya berbarengan atau minimal beda sehari dua hari," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pengerjaan pengaspalan jalan lingkungan sepanjang 2,8 kilometer di dusun Kemuning, desa Tanggungan, Gudo, Kabupaten Jombang menjadi perbincangan warga. 

Pengaspalan jalan lingkungan yang sudah pasti mengeluarkan uang puluhan juta hingga ratusan juta tersebut, diklaim menggunakan uang pribadi kepala desa Tanggungan. 

Kepala Desa Tanggungan, Kosim menegaskan jika pengaspalan jalan lingkungan di dusun Kemuning memakai uang pribadinya. 

"Itu uang pribadi saya. Ada yang bilang dari BK. Bukan," katanya.