Terkait Kenaikan PBB, Kepala Desa dan Perwakilan BPD Luruk Pemkot Batu

Selain itu, sekarang kepala desa sudah membuat langkah yaitu menunda pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahunan kepada masyarakat. 

"Kita akan bagi kalau sudah ada solusi, kembali lagi jadi kalau dibagi sekarang tentu masyarakat tahu nominalnya dan protes," katanya.

Kepala Desa Pendem, Tri Wahyuwono Effendi menambahkan supaya solusi dari pemerintah segera dikeluarkan, jika berlarut-larut tentu memberatkan masyarakat luas.

"Kami (Kades) pun siap menolak tambahan bagi hasil pajak sebesar 10 persen demi meringankan beban masyarakat," tuturnya.

Terpisah, Kepala Bapenda Kota Batu, Mohammad Nur Adhim berjanji akan menyampaikan masukan-masukan dari para kepala desa. 

"Selanjutnya akan kita bahas bersama dalam hiring di kantor DPRD Kota Batu akhir bulan ini," katanya.

Sebelumnya, APEL Kota Batu mempersoalkan kenaikan PBB yang tidak wajar hingga 500 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini telah menimbulkan protes dari wajib pajak (WP). Sebagai contoh, jumlah PBB yang sebelumnya Rp100 ribu pada tahun 2023, melonjak menjadi Rp300 ribu tanpa alasan yang jelas.

Halaman Selanjutnya

Terlebih dalam kenaikan PBB Pemkot Batu tidak pernah melakukan sosialisasi. Apalagi, variasi besarnya kenaikan PBB dinilai tidak konsisten. Ada yang naik 200 persen, 300 persen, bahkan mencapai 500 persen hingga 700 persen. Hal ini tentu memberikan beban yang sangat berat bagi masyarakat setempat.