Target PAD Kota Malang 2023 Disetujui Rp 1,6 T

Malang – Setelah melalui tiga kali rapat paripurna, akhirnya pada Kamis 4 Agustus 2022, proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang tahun 2023 disetujui dan disahkan sebesar Rp1,6 triliun (satu triliun enam juta rupiah).

Usai rapat paripurna, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengatakan bahwa besaran angka tersebut sudah melalui perhitungan dan kajian yang mendalam dari organisasi perangkat daerah bersama sejumlah pihak lain yang dilibatkan.

Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ini, Sutiaji juga menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti penyelesaian pembangunan Pasar Blimbing, Pasar Gadang, dan Alun-Alun Kedungkandang.

Terkait hal tersebut, disampaikan orang nomor satu di Pemkot Malang itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang dan mendapat pendampingan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk sumber PAD Kota Malang sekitar 83 persen masih berasal dari pajak. Sedangkan untuk program pembangunan secara umum dalam waktu dekat, Sutiaji mengaku akan mengajukan pinjaman lunak kepada pemerintah pusat yang teralokasi di program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sehingga untuk rencana pembangunan kedua pasar rakyat tersebut diharapkan selesai secepatnya agar ekonomi masyarakat juga terus bergeliat.

“Walaupun kita sepakat dan menyetujui untuk dibahas di R-APBD banyak catatan-catatan dari enam fraksi. Semua memberikan catatan-catatan yang nantinya perlu penyempurnaan pada saat pembahasan R-APBD. Artinya sekarang ini kebijakannya sudah kita setujui dengan pagu anggaran selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam program-program kegiatan,” ujar dia. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang yang juga Ketua Badan Anggaran, I Made Riandiana Kartika mengatakan, proyeksi PAD Kota Malang tersebut masih bisa berubah.

Yakni tergantung dari kondisi di masyarakat. Seperti alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) BPJS kesehatan Rp 129 miliar, dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2023 nantinya akan ditambahkan sekitar Rp 20 miliar.