IMM Ulas 9 Isu Kebangsaan Untuk Kemajuan Bangsa

Ketua Umum DPP IMM, Abdul Musawir Yahya
Sumber :
  • Istimewa

Malang, VIVAIkatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan Tanwir yang diikuti oleh DPP dan DPD IMM se-Indonesia pada 1 hingga 3 Desember 2023. Mereka merespon 9 isu kebangsaan yang kini sedang ramai diperbincangkan. 

Gunawan Center Laporkan Dugaan Pencurian Suara Pileg di Malang ke Bawaslu Jatim

9 isu kebangsaan yakni, isu korupsi, pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, isu Pemilu 2024, krisis lingkungan, masalah generasi muda, masalah hukum dan keagamaan.

"Penyelesaian 9 permasalahan bangsa ini menjadi syarat untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus berkolabarasi menangani masalah masalah itu jika mau memajukan Indonesia," kata Ketua Umum DPP IMM, Abdul Musawir Yahya, Senin, 4 Desember 2023. 

Perjuangan Arema FC Kandaskan Persikabo 1973 di Tengah Kondisi Kelelahan

IMM sebagai agen intelektual menganggap 9 isu permasalahan bangsa sebagai hal yang perlu diperhatikan serius. Mereka pun merumuskan 9 pernyataan sikap sebagai respons atas dinamika kebangsaan saat ini. 

Pertama, IMM mengritik gurita korupsi yang terjadi di Indonesia. Merebaknya kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai akibat langsung dari meluruhnya integritas penegak hukum dan kuatnya intervensi kekuatan politik yang tebang pilih. 

Diduga LPG Meledak, Gudang Pengeringan Maggot di Kasembon Malang Terbakar, 3 Orang Alami Luka Bakar

Kedua, IMM juga mengkritik masalah pendidikan nasional yang dipandang sebagai penyebab utama merosotnya kualitas manusia Indonesia. Dalam hal ini, IMM memandang masalah pendidikan harus segera diselesaikan, baik secara sistemik maupun secara teknis. 

Ketiga, IMM mengevaluasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia yang lahir karena merosotnya kualitas pendidikan, minimnya akses sumber daya, kebijakan ekonomi yang kurang merata hingga menguatnya oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak. IMM memandang pemerintah perlu memastikan pemerataan akses sumber daya, membangun kebijakan yang berkadilan dan perbaikan kualitas pendidikan yang setutur menunjang perbaikan ekonomi. 

Halaman Selanjutnya
img_title