Sistem Zonasi PPDB 2023 di Jombang, Diakui Mudah Dicurangi

"Harapan kami isu-isu ini didengar kementrian sehingga ada perubahan kebijakan," tuturnya.

Saat ditanya apakah juknis dari sistem Zonasi PPDB sangat mudah untuk dicurangi. Ia membenarkan hal tersebut.

"Ya sangat mudah, karena hanya dicantumkan dalam KK satu tahun sebelum PPDB , itu pasti jadi persoalan. Karena pindah KK tidak dilarang," ujar Senen.

Sementara itu, Sri Hartati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Kabupaten Jombang, mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait adanya polemik sistem zonasi PPDB. Karena selama ini proses PPDB yang berjalan sudah sesuai juknis.

"Dengan hearing ini kita bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan masyarakat melalui dewan ini, kami akan menindaklanjuti tentu dengan berpegang dengan juknisnya. Karena juknisnya memang berbunyi seperti itu," katanya.

Saat ditanya apakah akan diajukan perubahan juknis sistem Zonasi PPDB, pada kementrian. Ia mengaku hanya sebatas menyampaikan.

"Kita sifatnya hanya menampung ya. Ya kita hanya bisa menyampaikan saja keinginan dari masyarakat. Tapi kita akan tetap berpegang pada juknis," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas adanya polemik yang muncul akibat sistem Zonasi PPDB tahun ini.