Saksi Ahli Kuatkan Dugaan Penggelapan oleh Terdakwa Kasus Cincin Kawin di Jombang

Dosen aktif pengajar sistem peradilan pidana Universitas Brawijaya tersebut dengan jelas, menjelaskan bahwa hal tersebut masuk dalam ranah tindak pidana penggelapan.

"Ya itu namanya penggelapan, 372 KUHP, barang siapa dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan. Ini dititipkan tapi itu hak nya A (istri) kalau tidak diserahkan, pada A ya termasuk penggelapan 372 KUHP," tuturnya.

JPU mempertegas bahwa seharusnya si C (Yeni Sulistyowati) memiliki kewajiban menyerahkan barang berharga tersebut pada si A (Diana Suwito). Dan menanggapi pertanyaan JPU, Priyo membenarkan pernyataan dari JPU.

"Iya. Dan kalau memang saat meminta itu diberikan atau tidak yang jelas barang itu adalah hak nya si A," kata Prija.

Prija pun menjelaskan surat waris itu merupakan bukti formil saja, namun sesuai dengan ilmu sistem peradilan pidana.

Dan pada saat surat waris muncul itu merupakan bukti sebagai bukti ahli waris yang harus diakui oleh semua pihak.

"Nah persoalannya adalah hukum pidana, dan karena saya mengajar sistem peradilan pidana, dalam persidangan ini kan mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya, ketika sebelum muncul surat ahli waris itu, kepemilikan (cincin kawin) itu hak nya siapa. Dan sebelum muncul surat ahli waris ketika diminta dikasihkan atau tidak, itu sudah cukup tidak perlu menunggu surat ahli waris," ujar Prija. 

Halaman Selanjutnya

"Dan benda itu miliknya siapa menurut hukum keperdataan itu, kalau miliknya si istrinya (Diana Suwito), ya walaupun belum muncul surat ahli waris, itu kan bukti formilnya saja. Kalau memang dia istri satu-satunya dan tidak punya anak, dan tidak ada pemeriksaan harta, maka benda itu ya milik dari istrinya (Diana Suwito), dan ketika diminta tidak diserahkan maka perbuatan 372 nya (penggelapan) terpenuhi," tuturnya.