Puluhan Warga Pasuruan Geruduk Kantor ATR/BPN Pasuruan Akibat Kehilangan Hak Tanah
- Mochamad Rois / Pasuruan
Pasuruan, VIVA – Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pasuruan digeruduk 53 warga Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Selasa, 5 September 2023.
Mereka mengeruduk kantor ATR/BPN karena mengaku kehilangan hak atas tanah yang puluhan tahun sudah menjadi lahan garapan. Lahan garapan mereka hilang imbas pelaksanaan program prioritas penyelesaian konflik agraria melalui redistribusi tanah pada tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat.
Direktur NGO Pusaka Lujeng Sudarto bersama 53 warga Desa Tambaksari ke Kantor ATR/BPN Pasuruan. Dia mengatakan jika sebenarnya sertifikat atas tanah yang sudah digarap 53 warga turun temurun tersebut sudah keluar. Tapi bukan atas nama penggarap tanah melainkan nama orang lain yang bukan penggarap.
“Sak dumuk batuk sak nyari bumi, dibelani nganti pecahing dodo kutahing ludiro (Sejengkal tanah dibela sampe pecahnya dada tumpahnya darah) tanah ini menjadi pusaka warga untuk bekerja mencari makan untuk menghidupi anak dan istrinya," kata Lujeng Sudarto.
Menurut Lujeng, ada indikasi kuat pemalsuan data hak milik atau hak mengelola dalam tahap program redistribusi yang berlangsung di Desa Tambaksari. Dugaan pemalsuan mengakibatkan 53 warga tersebut kehilangan hak.
Dalam pertemuan dengan pihak ATR/BPN, warga mengajukan tiga opsi. Pertama, apakah kasus pemalsuan data ini dibawa ke Aparat Penegak Hukum (APH), kedua dibatalkan melalui proses peradilan atau ketiga dilakukan upaya revisi adminiatrasi oleh ATR/BPN.
"Hasilnya, BPN bersepakat untuk mengambil opsi yang paling ringan yakni revisi administrasi. Maksudnya direvisi lagi, mereka yang tidak berhak melalui cara pemalsuan hak milik itu dibatalkan, tapi harus diverifikasi secara faktual," ujar Lujeng.
