Pastikan Stok LPG Aman, DPRD Kota Malang Sidak Patra Niaga Fuel Terminal Malang
- VIVA Malang (Uki Rama)
Malang, VIVA – DPRD Kota Malang melakukan sidak ketersediaan LPG di PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Malang Regional Jatimbalinus Jalan Halmahera, Kota Malang pada Jumat, 14 Februari 2025. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita memimpin langsung sidak kali ini.
Amithya bertemu dengan sejumlah pejabat Pertamina Patra Niaga. Amithya didampingi sejumlah anggota DPRD seperti Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, politisi PKB Abdul Wahid dan Fathol Arifin, politis PKS Indra Permana serta anggota DPRD lainnya. Tampak pula Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi.
Amithya mengatakan, bahwa mereka ingin berkoordinasi terkait hasil temuan mereka pada pekan lalu dimana ada warga yang harus melintas antar kelurahan untuk membeli LPG 3 kilogram di Kecamatan Kedungkandang.
Laporan yang diterima oleh DPRD Kota Malang kepanikan masyarakat terkait stok LPG berlangsung hingga 3 hari.
"Ada satu kecamatan yang harus lintas kelurahan berlangsung dari 2 sampai 3 hari ketika gaduh di awal. Tapi selanjutnya, sampai hari ini sudah lancar kembali tidak ada yang terkendala. Sempat kosong di pangkalan dan dipengecer sampai harus lintas kelurahan kalau di 4 kecamatan lainnya relatif stabil. Hanya di Kedungkandang akan tetapi sudah lancar kembali," kata Amithya.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, bahwa hasil diskusi dengan Patra Niaga Fuel Terminal Malang Regional Jatimbalinus. Telah dipaparkan kondisi Kota Malang termasuk pemetaan dan slot distribusi dari pusat. Secara keseluruhan stok di Kota Malang aman.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya
- VIVA Malang (Uki Rama)
"Awalnya ketika gaduh itu sempat stok kosong, di satu pangkalan menjadi temuan kami. Pastinya, disatu tahun ini dinamika agak lumayan banyak faktor. Pasti kami akan memantau dengan Komisi B dan teman-teman lainnya," ujar Amithya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan, untuk kuota LPG subsidi Kota Malang dari 35 ribu metrik ton pada tahun 2024 kini menjadi 34 ribu metrik ton pada tahun 2025.
"Ini menjadi perhatian kami. Jadi kita akan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang untuk penambahan bulan perbulan, day ke day terus kita kawal," tutur Bayu.
