Di Islamic Business Forum, Calon Wali Kota Malang Sepakat UMKM Harus Dimudahkan
- VIVA Malang
Malang, VIVA – Dalam Malang Business Series 12 Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) DPD Kota Malang, ada gelaran Islamic Business Exhibition 2024. Menariknya dalam sesi talkshow IIBF turut mengundang para calon kepala daerah Kota Malang yang sedang berkontestasi di Pilkada Kota Malang, pada Rabu, 6 November 2024.
Para kontestan Pilwali Kota Malang semuanya hadir kecuali Paslon Abadi (Moch Anton - Dimyati Ayatulloh). Untuk Wahyu Hidayat dan Heri Cahyono hadir memenuhi undangan. Sementara Dimyati Ayatulloh yang rencananya menggantikan Abah Anton berhalangan hadir karena sedang bertemu konstituen.
Humas Divisi Kebangsaan IIBF Kota Malang, Reza Adi Pratama mengatakan alasan mengundang Calon Kepala Daerah karena mereka ingin melihat pandangan para calon pemimpin Kota Malang. Mereka berdiskusi soal pengembangan bisnis hingga pengembangan UMKM.
"Saya pikir, mereka semua sama-sama support dan melindungi UMKM agar terus bertumbuh, tidak hanya menjadikan mereka sebagai alat pemasukan daerah saja," kata Reza, Kamis, 7 November 2024.
Secara garis besar, calon wali Kota Malang sepakat UMKM harus berkembang, UMKM wajib dirawat, didampingi agar bertumbuh bisnisnya. Pemkot Malang harus memandang UMKM bukan objek pemasukan daerah alias pajak daerah semata namun juga harus diberi kemudahan mulai akses permodalan hingga sarana promosi.
"Komitmen ini tentunya harus dikawal saat salah satu dari mereka terpilih. Salah satu support yang bisa diberikan pemerintah adalah dengan cara mengkaji ulang penerapan pajak daerah 10 hingga 12 persen bagi pelaku usaha. Tapi sekali lagi kami tidak punya preferensi khusus kepada calon kepala daerah, kami undang untuk berdiskusi," ujar Reza.
Dia juga mendorong ada klasterisasi penerapan pajak bagi pelaku usaha sesuai kelas masing-masing. Dia meminta pemerintah daerah tidak terlalu galak terhadap pajak pelaku UMKM.
''Kalau restoran dengan segmen menengah ke atas mungkin gak masalah. Tapi kalau yang menengah ke bawah, mau naikin harga Rp1.000 saja mikir-mikir, banyak pelanggan yang lari itu sudah banyak. Ini sebagai kritik juga agar pemerintah dan DPRD jangan galak-galak soal pajak daerah ini, apalagi untuk UMKM. Gak kebayang kan kalau mereka bangkrut, lapangan kerja jadi berkurang, ujung-ujungnya ngaruh juga ke perekonomian,'' tutur Reza.
''Semoga Wali Kota terpilih nanti bisa melindungi UMKM, memberikan mereka ruang untuk terus bertumbuh dan berkomtribusi secara penuh terhadap perekonomian daerah tanpa diminta,'' katanya.
