Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM
- Instagram pertamina
Malang – Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibebani oleh subsidi energi, khususnya BBM. Sebab, terjadi kenaikan harga minyak dunia, yang telah terdeviasi atau menyimpang dari aturan, asumsinya sebesar US$63 per barel menjadi US$100 per barel.
"Nilai tukar yang dari 14.350 (per dolar AS) terkoreksi 14.875. Saya sampaikan sekali lagi anggaran untuk subsidi terutama untuk minyak yaitu pertalite. Solar itu kita akan menghadapi tekanan dari perubahan nilai tukar dan deviasi harga minyaknya serta volume yang meningkat," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dilansir dari Viva.co.id, Kamis 11 Agustus 2022.
Oleh karena itu, ia meminta Pertamina untuk mengendalikan bahan bakar minyak (BBM), kepada masyakat. Sebab, tahun ini, pemerintah telah menambah subsidi dan kompensasi energi untuk BBM, gas, dan listrik. Dengan keseluruhan total mencapai Rp 502 triliun, dengan subsidi yang paling banyak menerima, yaitu Pertamina.
"Makanya, saya sampaikan Pertamina diminta untuk mengendalikan, agar APBN kita tidak mengalami tekanan tambahan. Anggaran untuk subsidi minyak dalam hal ini dan elpiji serta listrik sudah mencapai Rp502 triliun," katanya.
Sedangkan, untuk anggaran kompensasi energi telah melonjak tinggi yang mana di 2021 sebesar Rp 48 triliun saat ini mencapai Rp 293 triliun.
"Dari Rp 293,5 triliun ini kita sudah cairkan Rp1 04,8 triliun, bayangkan tahun lalu semester I kita belum bayar serupiah pun buat kompensasi. Tahun ini satu semester kita sudah bayarkan Rp104,8 triliun, ini lah yag disebut shock absorber menahan harga tidak naik," tuturnya.
Sedangkan, pada subsidi juga meningkat dari Rp 99,6 triliun ke Rp 116,2 triliun. Untuk subsidi itu diantaranya, mulai dari BBM, LPG, listrik, hingga pupuk.
"BBM, LPG, listrik dan pupuk ini, Pemerintah tahan gunacangan harga yang sangat tinggi di global dan tidak diubah di dalam negeri. Ini menyebabkan kenapa belanja subsidi naik jadi Rp116,2 triliun hanya dalam satu semester. Semester ini juga masih sangat tinggi buat kompensasi," ujarnya.
