Gubernur Khofifah Dukung Pengendalian Inflasi Pangan Nasional
- Humas Pemprov Jatim
Malang – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan bahwa angka inflasi pangan di Indonesia mencapai 10,7 persen. Hal itu dikarenakan kondisi dunia saat ini sedang bergejolak.
Kondisi ekonomi global sedang tidak baik akibat perang Ukraina dan Rusia. Hal itu dikatakan saat acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim, di Hotel Grand Mercure, Kota Malang pada Rabu, 10 Agustus 2022.
Perry menjelaskan bahwa target pengendalian inflasi pangan turun sekitar 6 persen. Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya dalam pengendalian inflasi pangan.
"Mari ayo kita bersama gelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan semangat kemerdekaan untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju," kata Perry.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pengendalian inflasi pangan di Jawa Timur dilakukan secara bersama dengan lintas sektor vertikal dan horizontal. Pihaknya aktif berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Kajati dan jajarannya sampai tingkat bawah juga bupati atau wali kota.
Khofifah juga sering melakukan kunjungan kerja dengan turun lapang. Hal ini untuk mengetahui kondisi permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat mengambil kebijakan strategis.
"Pola seperti ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada, yang kemudian untuk menentukan kebijakan yang berpengaruh dalam pengendalian inflasi pangan," katanya.
Orang nomor satu di Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi pangan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebab, kondisi tersebut berpengaruh langsung dengan kebutuhan pokok.
Lebih lanjut, dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan, pihaknya akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Jatim.
Diantaranya, seperti perluasan kerjasama antar daerah (KAD) dalam lingkup provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, kemudian melakukan operasi pasar prioritas yang terukur dan digitalisasi pendataan secara hulu hingga hilir untuk komoditi pangan.
Khofifah mengungkapkan bahwa kerjasama antar daerah telah rutin dilakukan oleh Pemprov Jatim melalui kegiatan misi dagang. Upaya itu dilakukan dengan bekerjasama bersama berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak.
"Kami ini hampir setiap bulan melakukan misi dagang, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini salah satunya ter-support sangat signifikan dari misi dagang antar pulau dan antar provinsi," katanya.
