DPRD Kota Malang Ajak Wahyu Hidayat - Ali Muthohirin Kerja Pintar Dengan Efisiensi Anggaran

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita
Sumber :
  • VIVA Malang / Uki Rama

Malang, VIVAKetua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita memastikan bakal bekerjasama dengan Wahyu Hidayat - Ali Muthohirin pasca ditetapkan sebagai Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang. Sinergi antara legislatif dengan eksekutif diharapkan mampu membawa pembangunan di Kota Malang lebih baik. 

Wanita yang akrab disapa Mia itu mengingatkan setelah pelantikan. Sudah banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Pemerintah Kota Malang di bawah kepemimpinan Wahyu - Ali. DPRD Kota Malang akan mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Malang yang bertahap setiap 5 tahun.

"Pastinya kalau PR (pekerjaan rumah) banyak ya gitu loh. Tapi untuk RPJMD itu kan sudah disesuaikan tinggal kita sudah pemetaan permasalahan juga. Pastinya gitu, jadi ya kita tinggal lanjutkan bekerja bersama," kata Mia, Sabtu, 8 Februari 2025. 

Mia mengatakan dengan pekerjaan rumah yang menumpuk. Wahyu - Ali harus bekerja keras dengan pintar. Apalagi, baik legislatif maupun eksekutif ada efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Kalau PR kita semua tahu pasti ada banyak. Apalagi dengan adanya efisiensi pasti kita akan bekerja bersama dengan anggaran terbatas. Dan harus bekerja pintar bekerja keras dan bekerja dengan strategi yang tepat," ujar Mia. 

Mia mengatakan, jika efisiensi anggaran terdampak pada sejumlah program tetap tahunan seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Maka Pemkot Malang harus mencari jalan keluar demi menyelamatkan sejumlah program penting yang dibutuhkan masyarakat. 

"Contohnya dengan efisiensi kalau nanti ternyata efisiensi itu tidak cukup untuk membiayai beberapa program yang sustain dari beberapa tahun yang lalu misalnya di bidang kesehatan, pendidikan. Itu kita harus carikan jalan seperti apa anggaran apa saja yang kita bisa alokasikan untuk menyelamatkan program-program yang memang sifatnya kerakyatan," tutur Mia.