Bawaslu Putuskan Dugaan Kampanye 'Money Politic' Paslon WALI Pekan Depan
- VIVA Malang
"Potensi pelanggarannya ada, tapi masih harus kita kaji lagi, karena ada unsur pidana. Kita harus hati-hati," ujar Hamdan.
Sementara, Pengamat Politik dari Unitri Malang, Dr. Agung Suprojo S.Kom., M.Ap berharap kontestasi demokrasi di daerah sebaiknya dilakukan dengan bersih dan demokratis. Ini merupakan momen para calon Wali Kota untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda.
Sudah waktunya, seorang calon Wali Kota tidak lagi menggunakan berbagai macam cara yang jika ditelisik lebih dalam masih berkaitan dengan money politic. Seperti halnya lewat program tebus sembako murah hingga pemberangkatan warga untuk umroh atau ziarah wali.
Menurutnya, program-program seperti ziarah wali bisa dikatakan sebagai money politic jika dalam pemberangkatannya terdapat atribut paslon, tim sukses paslon atau bahkan diberangkatkan oleh paslon itu sendiri.
''Intinya, misal ada program itu ketika tidak ada atribut, embel-embel hingga kehadiran paslon, itu belum bisa dikatakan money politic. Berbeda jika kemudian hal itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga,'' tutur Agung.
Begitu juga seperti program tebus sembako murah, lanjut dia, juga sudah diimbau tidak dilakukan karena selain money politic, stabilitas harga komoditas pokok di pasaran khawatirnya terjadi inflasi.
Bawaslu sendiri sudah mulai mengimbau agar metode-metode menarik perhatian masyarakat seperti itu mulai ditinggalkan. Sebab itulah, Agung berharap peserta Pemilu mewariskan teladan yang baik.
