Ramai Kades Terlibat Acara Politik, Pj Bupati Jombang Ingatkan Kades Harus Netral

Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo
Sumber :
  • VIVA Malang (Elok Apriyanto/Jombang)

Jombang, VIVA – Banyaknya kabar keterlibatan para kepala Desa (Kades) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur di acara berbau politik, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, mengingatkan kades harus netral.

Cagub dan Cawagub Jatim Ikut Nyoblos di Kampung Halaman di Jombang

Hal ini disampaikan orang nomor satu di kota santri itu, pada acara pertemuan dengan Kades se Jombang, di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang.

Pada pelaksanaan pemilihan bupati (pilbup) 2024, Teguh Narutomo menekankan pentingnya netralitas kades di hajatan politik 5 tahunan itu.

Pamsimas TA 2022 di Sumbermulyo Jombang Mangkrak, Puluhan SR Tak Terpasang

Ini dikarenakan, sambung Teguh, kelancaran pelaksanaan pilbup ini bisa terjadi, bila para kades bisa bersikap netral. Kades, kata dia, tidak hanya bertugas mengelola desa, tapi tetapi juga dituntut menjaga stabilitas dan keutuhan sosial, khususnya di masa Pilkada 2024.

''Sudah seyogyanya, kedudukan kepala desa arus netral. Artinya tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, atau partai politik mana pun, dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun," ujarnya.

Ribuan Relawan Putri Pendiri NU Gelar Khatmil Quran di 1.942 Majelis, Doakan Pilkada Damai

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa netralitas kepala desa merupakan amanah hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

"Kepala Desa, tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dan harus menjaga jarak dari semua calon peserta pilkada," terangnya.

Ia menegaskan bahwa kades dipilih secara langsung oleh masyarakat di tingkat desa, dan Kades tidak diusulkan sebagai calon oleh partai politik.

"Proses pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan berdasarkan persyaratan, dimana dalam pencalonan Kepala Desa tidak diusulkan oleh Parpol. Oleh karena itu, kedudukan Kepala Desa harus netral," katanya.

Pihaknya menyebut, pertemuan kades se-Jombang ini bertujuan untuk membekali para kades dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjaga stabilitas desa menjelang pilkada.

"Dengan demikian, diharapkan Pilkada di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis," ujarnya.