Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada, Nasib Kades Plosogeneng Ditangan Pj Bupati Jombang

Malang, VIVA – Kasus dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa (Kades) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Jombang, Jawa Timur, terus bergulir.

Kini kasus yang melilit Kades Plosogeneng, Bimo Rio itu berada di tangan Penjabat Bupati Jombang, Teguh Narutomo. Sebab, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melimpahkan penanganan kasus dugaan netralitas kades itu ke Pj Bupati Jombang.

"Jadi terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, kemarin Bawaslu, sudah meneruskan kepada Pj Bupati, terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut," kata ketua Bawaslu, David Budianto, Kamis, 3 Oktober 2024.

Ia menyebut surat yang dikirim Bawaslu pada Pj Bupati Jombang, berisikan penerusan pemeriksaan terhadap kades Plosogeneng, terkait dugaan pelanggaran netralitas.

"Isinya Bawaslu, meneruskan kepada Pj Bupati terkait adanya dugaan netralitas kepala desa, yang terjadi pada kehadiran kepala desa Plosogeneng pada peristiwa pengambilan nomor urut pasangan calon," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dengan diteruskannya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan kades Plosogeneng itu, maka untuk pemeriksaan maupun pengambilan sanksi ada di tangan Pj Bupati Jombang.

"Dengan diteruskannya dugaan pelanggaran netralitas tersebut ke Bupati, maka pemerintah daerah bisa memeriksa, dugaan tersebut, bahkan memberi sanksi, bila memang nanti pemerintah daerah menyatakan (kades Plosogeneng) terbukti melanggar," tuturnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahapan kampanye, David menyebut Bawaslu kini tengah melakukan sosialisasi ke perangkat Desa hingga Kades di masing-masing kecamatan.

"Agar tidak terjadi lagi apalagi di masa kampanye, terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri, maupun kepala desa dan perangkat desa, Bawaslu kini melakukan sosialisasi di masing-masing kecamatan. Karena pada tahapan kampanye ini, ada tindak pidana Pilkadanya," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih terus melakukan kajian dan penelusuran, terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan kepala Desa Plosogeneng.

Ketua Bawaslu Jombang, David Budianto menjelaskan terkait adanya informasi awal netralitas Kepala Desa, yang terjadi pada waktu pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, di KPU pada tanggal 23 September 2024 kemarin, Bawaslu masih melakukan kajian dan penelusuran akan hal tersebut.

"Kami Bawaslu melakukan penelusuran dan kajian, untuk memenuhi syarat formil materil maupun pasal yang dilanggar," kata David, Sabtu 28 September 2024.

Untuk melengkapi hal itu, sambung David, Bawaslu masih memiliki waktu 7 hari sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah.

"Kita masih punya waktu 7 hari, untuk melakukan penelusuran dan kajian, karena bahasanya 7 hari sejak kejadian," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam proses penelusuran dan kajian yang dilakukan Bawaslu dapat memenuhi unsur syarat formil maupun materil pasal yang dilanggar Kades, maka secara otomatis penanganan dugaan pelanggaran tersebut akan naik ke tahap selanjutnya.

"Jika memenuhi syarat formil maupun materil pasal yang dilanggar maka kami bisa menaikkan ke penanganan pelanggaran," tuturnya.