Janji Paslon NH Beri Perlindungan Pekerja Informal, Mulai Kuli Bangunan, Wisata Hingga Pedagang

Batu, VIVA – Paslon nomor urut 1 di Pilkada Kota Batu 2024, Nurochman-Heli Suyanto (NH) berkomitmen memperjuangkan nasib pekerja informal, khususnya dalam hal perlindungan sosial. Paslon ini diusung PKB, Partai Gerindra, dan PSI. 

Alasanya karena masih banyak pekerja informal seperti pedagang kaki lima (PKL), tukang ojek, kuli bangunan, pemulung, dan sebagainya di Kota Batu yang saat ini belum terdaftar dalam jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Cak Nur sapaan Nurochman menyampaikan pentingnya peran pekerja informal dalam roda ekonomi Kota Batu. Namun, dia menyoroti bahwa hingga saat ini, banyak dari mereka belum mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk jaminan sosial yang bisa melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja atau kematian.

"Ini menjadi perhatian utama kami. Banyak pekerja mandiri, mulai dari pedagang kaki lima, pengrajin, hingga pekerja di sektor pariwisata yang belum memiliki perlindungan sosial. Kami berkomitmen, ke depan, pemerintah Kota Batu harus memprioritaskan hal ini," katanya, Senin 30 September 2024.

Menurutnya, selain perlindungan sosial, pemerintah juga harus mendorong para pelaku usaha, khususnya di sektor informal, untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan para pekerjanya. Perlindungan sosial bagi pekerja informal bukan hanya soal keamanan kerja, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang. 

Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan bagi pekerja yang sering kali bekerja tanpa kontrak atau ikatan formal.

"Kita harus memastikan pekerja informal ini mendapatkan hak yang sama dengan pekerja formal. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan hanya pengatur. Salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan yang bisa memberikan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja, maupun jaminan hari tua bagi mereka," kata pria asli Desa Sumberejo.

Dalam program kerja yang mereka canangkan, pasangan Nurochman-Heli memprioritaskan kebijakan perlindungan sosial untuk semua lapisan masyarakat, terutama pekerja mandiri dan sektor informal. Mereka berjanji akan melakukan sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, serta memfasilitasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal.

"Jika kami terpilih, kami akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk turun langsung ke masyarakat. Kita akan buat program pendaftaran massal dan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang peduli terhadap kesejahteraan karyawannya," ujarnya.

Cak Nur menambahkan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial hingga ke sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan kecil yang merupakan tulang punggung ekonomi Kota Batu. 

"Dengan kebijakan ini kami berharap pekerja informal tidak hanya terlindungi dari risiko pekerjaan, tetapi juga mendapatkan rasa aman dalam menjalani pekerjaan mereka," tuturnya.

Sementara itu, Heli menerangkan, meskipun komitmen ini terdengar baik, tantangan di lapangan tentu tidak sedikit. Banyak pelaku usaha di sektor informal yang masih belum memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja mereka. Selain itu, biaya pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sering dianggap sebagai beban tambahan oleh pelaku usaha kecil.

"Walaupun ada kendala pasti ada solusi, kami mengusulkan adanya subsidi dari pemerintah daerah untuk pelaku usaha kecil yang mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Selain itu bersama Cak Nur kami berencana untuk mempermudah prosedur pendaftaran BPJS, sehingga para pekerja informal dapat dengan mudah mengakses program tersebut," kata pria asli Desa Sumber Brantas ini.

Paslon NH paham tantangan ini tidak mudah, tapi dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, keduanya yakin hal ini bisa diwujudkan. 

"Sehingga Kota Batu akan menjadi kota yang lebih inklusif dan melindungi seluruh lapisan pekerja, termasuk yang berada di sektor informal," tutur Heli.