Alasan PDIP Cari Calon Wali Kota Malang Paham Birokrat 'Tidak Ingin Coba-coba'
- VIVA Malang / Uki Rama
Malang, VIVA – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang I Made Riandiana Kartika menegaskan bahwa mereka mencari figur calon wali kota yang paham birokrat. Kriteria ini menjadi prioritas mereka dalam mengusulkan ke DPP untuk berkontestasi di Pilwali Kota Malang 27 November 2024 nanti.
"Kita berharap bahwa pemerintahan di Kota Malang ini jangan dibuat coba-coba. Artinya kita menginginkan yang paham betul karena apa 27 November Pemilihan kemudian Februari pelantikan wali kota dan wakil wali kota sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar," kata Made.
"Karena sudah harus berjalan APBD kita 2025 yang disusun oleh Pj wali kota Malang dan dewan definitif yang sudah ada dilantik nanti 24 Agustus artinya harus paham betul birokrasi," tambah pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Malang itu.
DPC PDI Perjuangan Kota Malang sendiri telah membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota sejak 15 Mei 2024 mendatang. Mereka sudah membentuk tim 5 yang bertugas menerima pendaftaran hingga ditutup pada 25 Mei 2024 nanti.
Made menyebut, alasan memilih sosok yang paham birokrat karena jika terpilih dalam Pilwali Kota Malang 2024 memudahkan dalam bersinergi dengan legislatif. Dengan begitu wali kota dan wakil wali kota terpilih akan segera bekerja membantu masyarakat kota Malang.
"Kemudian bagaimana punya pengalaman bersinergi dengan legislatif ataupun dengan eksekutif sendiri jadi kita harapkan pengalaman itu tidak pernah membohongi hasil. Saya rasa kalau semakin banyak dibidang birokrasi eksekutif itu saya rasa sangat membantu untuk segera bisa bekerja dan membantu masyarakat kota Malang," ujar Made.
Dalam pendaftaran yang dibuka sejak hari ini PDI Perjuangan akan menerima siapa saja meski tidak memiliki latar belakang birokrat. Terpenting tokoh yang daftar harus lulus sekolah menengah atas (SMA) dan warga negara Indonesia.
"Sifatnya kalau untuk penerimaan pendaftaran kita tidak melihat siapapun akan kita terima. Karena syaratnya adalah harus lulus SMA dan warga negara Indonesia. Kemudian kita juga ada fit and proper test kami tidak akan menyeleksi di sini nanti akan kita serahkan ke DPD dan DPP," tutur Made.
Made mengungkapkan, rekomendasi di PDI perjuangan tetap akan melewati DPP. Setelah itu akan direkomendasi penugasan langsung atau akan direkomendasi dari DPC PDI Perjuangan. Termasuk keputusan berkoalisi akan segera mereka lakukan setelah tahap penjaringan rampung.
"Sementara kita tunggu saja karena walaupun internal tetap harus mendaftar. Baik internal maupun eksternal wajib mendaftar. Kalau pintu pendaftaran ada 3 bisa lewat DPC, DPD, dan DPP. Ini yang harus disadari oleh masyarakat artinya jika yang mendaftar di DPC atau di DPD tidak mendapat rekom artinya ada yang mendaftar di DPP jadi ada pintu," kata Made.
