Politisi Milenial Demokrat Kota Malang Tolak Kenaikan BBM
- Viva Malang
Malang – Pemerintah berencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti solar dan pertalite. Alasan utamanya subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp502 triliun lebih, dinilai benar-benar sangat membebani APBN.
Wakil Ketua Umum DPC Demokrat Kota Malang, M Faisol menilai keputusan pencabutan subsidi dengan menaikan harga BBM tidak tepat. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi COVID-19.
"Pengurangan subsidi BBM itu sama saja pemerintah lepas tanggung jawab, secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk ikut menanggung beban negara," kata Faisol, Sabtu, 27 Agustus 2022.
"Padahal masyarakat baru saja melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Dan dunia usaha baru mulai bergeliat lagi, masa sekarang mau dibebani lagi," tambahnya.
Politisi milenial yang juga menggeluti usaha garment itu mengatakan, jika pemerintah tetap memaksakan untuk menaikan harga BBM, tentu akan berdampak besar terhadap daya beli masyarakat.
"Karena biaya produksi pasti akan naik, dan jika biaya produksi naik pasti harga-harga akan naik. Dan jika itu terjadi maka bisa dipastikan daya beli masyarakat akan melemah, akibatnya dunia usaha pasti akan lesu," ujar Faisol.
Faisol menyebut, bahwa opsi menaikan harga BBM bukanlah pilihan yang rasional. Dia berharap pemerintah mengkaji ulang dan tidak terburu-buru menaikan BBM karena masyarakat baru memulai kebangkitan ekonomi pasca diterjang pandemi COVID-19.
"Kami juga tak menutup mata dengan terjadinya lonjakan harga minyak dunia. Namun kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM bukanlah keputusan yang bijaksana. Kami berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih baik daripada sekedar mengurangi subsidi BBM," tutur Faisol.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan kemungkinan bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi seperti solar dan pertalite pada pekan depan.
Jika keputusan ini diambil oleh pemerintah, Luhut berharap bahwa masyarakat bisa bersiap menghadapi kenaikan harga Pertalite dan solar tersebut. Sebab, subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp 502 triliun lebih, dinilai benar-benar sangat membebani APBN.
"Mungkin minggu depan Presiden Jokowi akan mengumumkan mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut Jumat lalu, 19 Agustus 2022.
