Mahfud MD Ungkap Penyebab Bansos Tidak Tepat Sasaran: Pembagiannya di Pinggir Jalan
- VIVA Malang/Mochamad Rois
Pasuruan, VIVA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menggelar acara "Rembuk Rakyat" di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, pada Senin, 5 Februari 2024.
Dalam acara itu, Mahfud MD mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos), namun nyatanya bertahun-tahun tak memperolehnya.
"Ada di sini yang gak pernah dapat ya Bu?" tanya Mahfud Md kepada para peserta yang hadir di acara Rembuk Rakyat. "Iya, banyak yang tidak dapat (bansos)," jawab para peserta sambil mengangkat tangannya.
Mendapati jawaban tersebut, Mahfud MD pun menjelaskan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak menerima bansos ini karena akibat kacaunya administrasi.
Selain itu, Mahfud Md mengatakan, hal itu juga disebabkan karena adanya oknum pegawai yang membawa bansos untuk dirinya sendiri. Terlebih, kata dia, pembagian bansos dilakukan di pinggir jalan raya.
"Itu tidak boleh. Karena, pembagian bansos itu harus dilihat KTP-nya, apakah kamu miskin atau tidak. Kalau semua orang yang lewat dikasih bansos, jadinya tidak tepat sasaran," kata cawapres pendampingan capres Ganjar Pranowo ini.
Oleh karena itulah, untuk meminimalisir terjadinya penyaluran bansos yang tidak tepat tersebut, Mahfud mengatakan bahwa dirinya bersama Ganjar Pranowo akan membuat KTP Sakti.
"Jadi, nanti kita akan membuat KTP Sakti (untuk meminimalisir penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran tersebut)," ungkap Mahfud MD yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Mahfud MD menegaskan, penyaluran bansos adalah tugas negara dalam menunaikan UUD 1945. Dimana, kata dia, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Atas dasar itulah, lanjut Mahfud MD, uang negara yang bersumber dari APBN tersebut digunakan untuk penyaluran bansos.
"Uang untuk bansos ini gampang. Uang untuk membantu petani dan nelayan itu gampang. Pertama dari APBN karena rakyat membayar pajak. Yang kedua, dari korupsi orang yang kita potong habis-habisan," kata dia.
"Korupsi sekarang itu junlahnya triliunan, yang saya tangani saja ada Rp687 triliun. Kalau Rp30 triliun saja dibagikan kesejahteraan petani, untuk dibagi ke rakyat yang membutuhkan, itu mudah, asal kita berani memberantas korupsi," ujarnya.
