Vaksin Berbayar, Dinkes Kota Malang Berharap Pemerintah Lihat Kondisi

Malang – Dinas Kesehatan Kota Malang berharap bila vaksinasi Covid-19 berbayar diterapkan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif. 

Dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan secara resmi dari Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi berbayar. 

Menurutnya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan beberapa hal bila vaksinasi berbayar diterapkan. Seperti kondisi ekonomi masyarakat yang benar-benar sudah pulih. 

Dia berharap kebijakan tersebut bila dilakukan tidak menurunkan animo masyarakat untuk vaksinasi. Apalagi, saat ini untuk capaian vaksinasi booster pertama atau dosis ketiga di Kota Malang masih sekitar lebih dari 50 persen. 

"Pemulihan ekonomi sangat diharapkan oleh pemerintah pusat, yang di daerah kita menunggu apakah betul vaksin itu berbayar dengan melihat kondisi dan situasi masyarakat yang saat ini enggak membayar, kayak animo masyarakat kan besar," kata Husnul pada Senin, 22 Agustus 2022. 

Perlu diketahui, wacana vaksinasi berbayar muncul di publik seiring dengan tidak lagi adanya alokasi anggaran khusus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2023. Wacana vaksinasi berbayar bagi kelompok non Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Soal masyarakat bukan kelompok penerima PBI bila kebijakan itu diterapkan, dia mengatakan hal itu sebagai solusi seharusnya bisa diikutkan dalam kelompok PBI pada kepesertaan BPJS Kesehatan. 

"Jadi nanti di-include-kan di dalam kepesertaan BPJS, baik itu PBI pusat atau daerah," tuturnya.