Muhammadiyah Desak Kapolri Klarifikasi Soal Isu Keterlibatan Polisi Memasang Baliho Capres

Malang, VIVA – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyoroti dugaan aparat kepolisian ikut terlibat dalam pemasangan baliho salah satu pasangan Capres-Cawapres yang akan berkompetisi di 2024. 

Tokoh senior Muhammadiyah itu meminta Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mengklarifikasi kabar itu agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Sehingga tensi Pilpres 2024 tidak semakin panas dan melebar. 

"Kalau benar berita ini, saya tambahkan, bahwa paslon tertentu dikaitkan dengan yang memperoleh putusan MK (mahkamah konstitusi) itu. Kalau benar itu berita bahwa kepolisian di daerah-daerah sudah diperankan dilibatkan memasang baliho, benar atau tidak. Kapolri segera kita desak untuk memberikan pernyataan bahwa itu tidak benar," kata Busyro di Malang, Senin, 13 November 2023. 

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga meminta seluruh Kapolda di Indonesia segera mengambil tindakan jika isu yang beredar ini tidak benar. Dia berharap polisi mengambil posisi penting dalam kaitan isu pemasangan baliho untuk paslon Capres-Cawapres tertentu. 

"Kemudian yang kedua, jika ada bukti ketidakbenaran maka Polda-polda yang ada sekarang itu, diberitakan kalau benar berita itu harus segera dilakukan tindakan tegas. Eman-eman (sayang) kalau lembaga polisi yang menjadi milik dan kepercayaan masyarakat itu, ketika KPK sudah diremuk, dimutilasi secara politik. Justru polisi tidak mengambil posisi penting," ujar Busyro. 

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia itu menilai Kapolri perlu segera mengklarifikasi demi menjaga citra netralitas polisi dalam Pemilu 2024. 

"Oleh karena itu saya katakan ini, supaya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyikapi berita itu. Kalau tidak benar katakan tidak benar, kalau benar lakukan tindakan-tindakan yang sesuai," tutur Busyro. 

Sementara soal arah gerakan Muhammadiyah di Pilpres 2024. Busyro menegaskan secara kelembagaan Muhammadiyah mengedepankan politik nilai. Menurutnya, gerakan politik Muhammadiyah sejak awal tidak hanya untuk kelompok islam tetapi juga kelompok-kelompok yang lainnya. 

"Muhammadiyah itu gerakan yang sejak awal tidak hanya untuk kelompok Islam saja, tetapi juga untuk umum. Sehingga konsep Islam, rakyat dan negara itu menyatu di dalam Muhammadiyah. Maka sikap Muhammadiyah di dalam Pemilu 2024 yang akan datang, itu kalau dari segi konsepnya bisa dibaca dengan mudah, bahwa Muhammadiyah itu lebih mengedepankan politik nilai," kata Busyro. 

Busyro mengatakan, warga Muhammadiyah akan memilih calon pemimpin yang mengedepankan tata kelola, nilai akhlak dan nilai etika. Dari 3 paslon Capres-Cawapres yang ada warga Muhammadiyah dibebaskan memilih asalkan pemimpin yang dikehendaki sesuai dengan syarat dan kriteria yang dimaksut. 

"Politik yang mengedepankan bagaimana, negeri ini bisa dikelola dengan mengedepankan tata kelola yang di dalamnya adalah nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak, itu semua ada. Masalahnya, ketika itu semakin ditinggal oleh rezim ini, Muhammadiyah tidak tinggal diam. Tapi karena bukan organisasi politik, maka terus dia melakukan advokasi kepada masyarakat," kata Busyro. 

"Secara lebih konkret, warga Muhammadiyah itu sudah memiliki karakter. Bebas berfikir, tidak ada patron klien, enggak ada sama sekali. Mode darah biru, kelas sosial tertentu, kelompok intelektual, pangkat tertentu, guru besar misalnya tidak ada. Lihatlah komposisi pusat sampai dengan di daerah, itu campuran orang-orang yang macam-macam, oleh karena itu Muhammadiyah itu akan memilih orang yang mencerminkan prinsip kepemimpinan," ujar Busyro.