Maksimalkan Program Kegiatan yang Berdampak pada Masyarakat

"Sedangkan fungsi tinjauan ke depan yakni memfasilitasi masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan," tuturnya.

Jadi tugas BPK tidak hanya memeriksa keuangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan kinerja. Ia menilai bahwa tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Batu sudah lebih dari 80 persen.

"Harapan saya bahwa hal ini dapat berkelanjutan karena tugas BPK bukan hanya memeriksa keuangan. Tetapi juga pemeriksaan kinerja sampai evaluasi, termasuk Perda dan Perwali. Kami akan ikut melakukan penanganan sampah, karena ini adalah tanggung jawab bersama," kata Karyadi.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan, peran BPK akan ditingkatkan ke arah tinjauan ke masa depan atau foresight. Salah satunya adalah penanganan permasalahan sampah di Kota Batu yang menjadi sorotan saat ini. 

“Permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Masalah sampah harus ada kebijakan dari pusat, ini adalah bagian sinergi BPK dan DPR RI,” katanya.

Andreas berkeinginan adanya sosialisasi ini, baik BPK DPR dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan usulan alternatif kebijakan.

"Sebab alternatif kebijakan yang ideal lahir dari sinergi dan komunikasi serta kolaborasi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Prof. Candra Fajri Ananda, menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang baik mulai dari masing-masing Kepala OPD. Ia yakin program kerja yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan anggaran yang baik.