Maksimalkan Program Kegiatan yang Berdampak pada Masyarakat
- Diskominfo Kota Batu
Batu, VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, terutama di Pemerintah Daerah.
Maka kedua lembaga ini memiliki peran kunci sehingga pelaksanaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan administrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
Melalui peran kedua lembaga ini, diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjalankan program kegiatan yang berdampak kepada masyarakat, dan tetap memenuhi kaidah administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas.
Harapan ini, menjadi keinginan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai setelah mengikuti Komunikasi Stakeholder dengan tema Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat, 3 November 2023.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengikuti sesi pemaparan dan forum diskusi dengan serius. Tampak sesekali ia mencatat apa yang menjadi point penting dalam paparan yang disampaikan narasumber.
"Kita menghadirkan para narasumber hari ini, untuk mendengar secara langsung segala sesuatu yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kita berharap ke depan, dengan kehadiran para narasumber, program kegiatan kita di daerah lebih berdampak kepada masyarakat dan secara laporan administrasi tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi menjelaskan tiga tugas penting BPK yakni sebagai pengawasan yang memeriksa keuangan dari sisi proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas. BPK juga mempunyai fungsi menemukan permasalahan sebagai mitra konsultasi dalam merumuskan berbagai kebijakan extraordinary pada masa pandemi.
"Sedangkan fungsi tinjauan ke depan yakni memfasilitasi masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan," tuturnya.
Jadi tugas BPK tidak hanya memeriksa keuangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan kinerja. Ia menilai bahwa tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Batu sudah lebih dari 80 persen.
"Harapan saya bahwa hal ini dapat berkelanjutan karena tugas BPK bukan hanya memeriksa keuangan. Tetapi juga pemeriksaan kinerja sampai evaluasi, termasuk Perda dan Perwali. Kami akan ikut melakukan penanganan sampah, karena ini adalah tanggung jawab bersama," kata Karyadi.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan, peran BPK akan ditingkatkan ke arah tinjauan ke masa depan atau foresight. Salah satunya adalah penanganan permasalahan sampah di Kota Batu yang menjadi sorotan saat ini.
“Permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Masalah sampah harus ada kebijakan dari pusat, ini adalah bagian sinergi BPK dan DPR RI,” katanya.
Andreas berkeinginan adanya sosialisasi ini, baik BPK DPR dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan usulan alternatif kebijakan.
"Sebab alternatif kebijakan yang ideal lahir dari sinergi dan komunikasi serta kolaborasi," ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Prof. Candra Fajri Ananda, menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang baik mulai dari masing-masing Kepala OPD. Ia yakin program kerja yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan anggaran yang baik.
"Termasuk dalam mewujudkan tujuan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata, pertanian dan UMKM. Saya minta yang menjadi kebutuhan Kota Batu dimasukkan ke perencanaan, anggaran yang baik di support perencanaan yang baik maka akan menghasilkan program kegiatan yang dibutuhkan dan berdampak bagi masyarakat,” tuturnya.
