Catatan Dirjen Otda Kemendagri pada Pemkot Batu, Salah Satunya Angka Pengangguran

Malang, VIVA – Dirjen Otda Kemendagri RI, Akmal Malik memberikan empat catatan penting kepada pada Pemkot Batu. Catatan itu ia sampaikan saat menjadi pemateri dalam pembinaan dan penguatan evaluasi kinerja Pemkot Batu dan netralitas ASN di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Jumat 14 Juli 2023. 

Dari evaluasi Kota Batu tahun 2021, ada beberapa catatan yang Ia sampaikan. Pertama melakukan tata kelola pemerintah daerah berbasis data presisi sebagai upaya reformasi birokrasi yang nyata. 

Kedua, penanganan angka pengangguran. Ketiga, pengelolaan persampahan, dan keempat penataan lingkungan hidup untuk dilakukan perbaikan. 

"Saya harap catatan itu menjadi hal penting bagi perbaikan-perbaikan melalui langkah birokrasi. Semua ini sebagai upaya melakukan evaluasi penyelenggaraan kinerja seperti kita lakukan di 34 provinsi di Indonesia," katanya.

Pihaknya melihat secara umum kinerja Pemkot Batu bagus pada 2021 dan sekarang mulai proses evaluasi 2022-2023.

Kuncinya adalah hadirnya data yang lebih presisi. Karena dana APBD yang besar sekalipun bila tidak tepat sasaran tidak mungkin bisa maksimal.

"Namun kami melihat kinerja Pemkot Batu sudah bagus dan tinggal memastikan alokasi dana yang ada tepat sasaran. Pesan saya OPD berhati-hati agar terhindar dari persoalan hukum. Bahkan penggunaan fasilitas negara dan kewenangan, semua harus menggunakan SOP yang jelas dalam hal pelayanan atau eksekusi," tuturnya.

Sebab, dengan menggunakan SOP ketika terjadi persolan maka sudah bekerja sesuai dengan standar yang ada. Dirinya pun meminta seluruh jajaran Pemkot Batu menyiapkan SOP yang jelas agar publik tahu apa yang dilakukan dan pengawas juga paham bahwa sudah dikerjakan dengan benar.

"Selain itu, agar program berjalan maksimal, maka diperlukan data yang akurat dan presisi. Sehingga bisa dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai ada mark up data. Karena dengan dilakukan mark up akan terjadi ketidakpastian data, kalau yang miskin cuma 200 maka kita buat yang miskin cuma 200, kalau anggaran tidak cukup maka kita mulai di tahun berikutnya atau dikerjakan bertahap. Bagi saya itu penting," katanya.

Agar terlaksana dengan baik harus ada keterbukaan publik, artinya terbuka kepada publik tentang apa yang telah lakukan Pemkot Batu. Itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang di dorong oleh pemerintah pusat untuk dilakukan oleh Pemkot. 

"Dan saya cukup yakin Kota Batu sudah maju dan kemajuan ini harus dibarengi dengan kejelasan tata kelola yang jelas dan perencanaan yang rinci," tuturnya.

Menanggapi itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan kedatangan Dirjen Otda Kemendagri bertujuan untuk memberikan penguatan kepada Pemda yang sudah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan kinerja yang setiap tahun terbit.

"Kota Batu sendiri berhasil naik peringkat yang dulu masih peringkat 20 namun sekarang peringkat 11 di Jatim dengan kategori sedang. Tapi memang masih ada catatan yang perlu diperbaiki, yaitu terkait dengan pengangguran," katanya.

Lanjut Aries, sebagai kota pariwisata masyarakat harus memperbaiki kebiasaan. Contohnya bila tidak jadi PNS mereka tidak mau bekerja dan mereka lebih nyaman di rumah.

"Selain itu ketika di survei mereka ternyata tidak nganggur namun kerja part time atau kerja online. Jadi hal-hal itulah yang tadi Pak Dirjen sampaikan untuk melakukan pendataan secara masif atau bagaimana pendataan yang diinput desa dengan yang sifatnya dibina oleh Dinsos ini yang sedang kita perkuat," tuturnya.

Untuk menangani hal tersebut, lanjut Aries, tidak bisa dilakukan dalam anggaran (APBD) yang sedang berjalan. Apalagi dirinya berada di posisi Pj. Sehingga dalam secepatnya Ia akan mencoba mengadopsi untuk menerapkan data presisi sebagai acuan dalam mengambil sebuah kebijakan yang tepat sasaran.

"Selain itu kami juga bekerja sama dengan BPS terkait pendataan secara menyeluruh. Sehingga pendataan tidak dilakukan hanya dengan sampling. Apalagi kita kan kota kecil dengan hanya 231 ribu jiwa yang artinya dengan 3 kecamatan 19 desa dan 5 kelurahan ini harusnya tidak perlu by sample. Namun harus langsung by name by address karena mudah," katanya. 

Untuk pendataan secara menyeluruh tersebut di kota kecil dengan 231 ribu jiwa, Aries memperkirakan hanya butuh waktu kalau 3 bulan saja bisa dilakukan. Ketika BPS terkendala dengan anggaran, hal tersebut bisa dikomunikasikan degan Pemkot Batu.

"Sehingga Pemkot Batu bisa memberikan support, karena segala hal bisa dikolaborasikan. Apalagi berkaitan dengan kebijakan masyarakat," tuturnya.