Menata Birokrasi Ekonomi Digital Daerah
- Koordinator Presidium MD KAHMI Kota Batu, Dian Fachroni.
Malang – Birokrasi digital dapat dilihat dari sifat perkembangan teknologi informasi dan karena itu berbicara banyak tentang bagaimana pelanggan atau publik berada dalam kesulitan.
Dalam digitalisasi birokrasi pemerintahan, selain menjadi perhatian utama, kita juga harus memperhatikan sistem informasi, struktur birokrasi, kualitas sumber daya manusia, perangkat sistem struktur dan operasional sumber daya manusia, serta tidak melupakan kebutuhan masyarakat di luar birokrasi. Birokrasi memperhatikan dan menginginkan peningkatan efisiensi dan kepuasan terhadap layanan digital birokrasi negara.
Masyarakat yang mengalami perubahan sistem informasi mencoba mempelajari dan memahaminya. Di dunia perbankan, dengan adanya perubahan perbankan digital, lambat laun masyarakat akan terbiasa dengan perubahan perbankan.
Akibat perubahan sistem perbankan digital, masyarakat mulai mengidentifikasi, mendalami dan mengimplementasikan perbankan digital, dibandingkan hanya mengidentifikasi dan melakukan perbankan manual melalui pertemuan tatap muka.
Bahkan, masyarakat yang membutuhkan perbankan online yang cukup di rumah kini dapat mentransfer, menyimpan, dan menarik uang menggunakan teknologi mobile banking.
Sikap dan perilaku sistem pelayanan birokrasi negara harus siap menyesuaikan nilainya dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dengan perusahaan swasta yang sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Sejauh ini prestasi perusahaan swasta dan mikro membutuhkan apresiasi dan penghargaan dari masyarakat. Sebuah organisasi komersial mengharuskan masyarakat untuk membeli barang yang diproduksi.
Oleh karena itu, sebuah perusahaan tidak akan menjual tanpa apresiasi publik atas pembelian tersebut. Di sinilah jiwa organisasi bisnis mencoba menawarkan jasa. Tanpa penyampaian layanan atau tanpa peningkatan layanan teknis, kehidupan perusahaan berakhir.
Selama ini Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Saat ini ada 110.542 tim P2DD dari daerah otonom.
Tugas tim tersebut adalah mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Pemerintah sedang menyiapkan kerangka hukum untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Upaya BI juga didukung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam pemerataan akses internet di daerah perbatasan, tertinggal, dan terpencil.
Pemerintah telah menganggarkan Rp 17 triliun untuk tahun 2024. Sebelumnya, pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan konektivitas internet melalui jaringan serat optik Palapa Ring. Meski dibangun sejak 2019, penggunaannya perlu ditingkatkan karena okupansi masih rendah.
