Menata Birokrasi Ekonomi Digital Daerah

Oleh karena itu, sebuah perusahaan tidak akan menjual tanpa apresiasi publik atas pembelian tersebut. Di sinilah jiwa organisasi bisnis mencoba menawarkan jasa. Tanpa penyampaian layanan atau tanpa peningkatan layanan teknis, kehidupan perusahaan berakhir.

Selama ini Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Saat ini ada 110.542 tim P2DD dari daerah otonom.

Tugas tim tersebut adalah mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Pemerintah sedang menyiapkan kerangka hukum untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Upaya BI juga didukung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam pemerataan akses internet di daerah perbatasan, tertinggal, dan terpencil. 

Pemerintah telah menganggarkan Rp 17 triliun untuk tahun 2024. Sebelumnya, pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan konektivitas internet melalui jaringan serat optik Palapa Ring. Meski dibangun sejak 2019, penggunaannya perlu ditingkatkan karena okupansi masih rendah.

Presiden RI Joko Widodo meminta jaringan itu diperluas hingga ke rumah-rumah warga. Akses penduduk masih diblokir, tetapi tulang punggung komunikasi telah dibuat.

Pengawasan dan penerapan

Halaman Selanjutnya

Digitalisasi dalam ekonomi bukan hal yang mudah, keterkaitan dengan petunjuk hukum dan kepatuhan penyelenggara untuk melakukan manajemen agar perekonomian kecil di daerah berjalan dengan baik.