Mal Pelayanan Publik Kota Malang Untuk Permudah Layanan Warga
- Humas Pemkot Malang
Malang – Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka Kota Malang diresmikan secara virtual dalam acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 MPP di Istana Wakil Presiden RI, Senin 5 Desember 2022 kemarin. Ada 26 MPP di seluruh Indonesia yang diresmikan serentak pada momen kali ini.
Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti digital antara Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Malang Sutiaji dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tujuan MPP Kota Malang dibangun untuk mempermudah dan membuat layanan publik semakin nyaman.
Wapres Ma'ruf Amin menilai Reformasi Birokrasi Nasional telah memasuki tahap ketiga periode 2021-2024 untuk mewujudkan birokrasi dinamis menuju birokrasi kelas dunia. Sehingga sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier dan monoton yang telah mengakar agar tidak tertinggal.
"Masih banyak tantangan yang harus dijawab untuk merealisasikan hal tersebut. Kita bersyukur saat ini terdapat 77 Mal Pelayanan Publik, yang sudah diresmikan di kabuupaten kota seluruh Indonesia ditambah 26 yang akan kita resmikan hari ini," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya.
Ma'ruf Amin berpesan terobosan MPP harus lebih dinamis dengan mengoptimalkan platform digital, sinkronisasi dan deregulasi peraturan, penyempurnaan sistem perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS, dukungan anggaran.
"Tentunya komitmen kami MPP tidak berhenti disini. Terus dan terus harus kita kembangkan. Ya gerainya, ya layanannya, ya integrasi antar layanannya. Tadi Pak Wapres juga sudah singgung MPP Digital, ini harus direspon cepat pula. Apalagi kita ini satu dari sembilan daerah pilot project Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan nasional," ujar Wali Kota Malang Sutiaji.
Sementara itu Wakil Wali Kota (Wawali) Sofyan Edi Jarwoko yang mengikuti prosesi peresmian secara virtual dari MPP Merdeka bersama jajaran Forkopimda Kota Malang mengungkapkan bahwa MPP memegang peran penting dalam reformasi birokrasi yang menyeluruh dari hulu hingga hilir, untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.
