DPRD Soroti 21 Ribu Warga Jombang Terdampak Penonaktifan BPJS
- Elok Apriyanto/Jombang
Jombang, VIVA – Komisi D DPRD Jombang Jawa Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Kabupaten Jombang, untuk membahas persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBN bagi puluhan ribu warga.
Sekitar 21 ribu peserta BPJS Kesehatan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial RI.
Angka ini merupakan bagian dari total 2 juta peserta secara nasional yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
"Data itu kami terima langsung dari pusat. Dari 2 juta peserta yang dinonaktifkan, Jombang terdampak sebanyak 21 ribu orang. Ini menyangkut layanan dasar, terutama bagi masyarakat miskin dan sakit kronis," kata Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra, Sabtu 26 Juli 2025.
Menurutnya, penonaktifan BPJS PBI APBN di Jombang harus segera ditangani secara serius. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan skema alternatif agar masyarakat rentan tetap mendapat layanan kesehatan.
"Masyarakat miskin di Jombang yang belum terdaftar dan mengalami penyakit kronis akan dimasukkan bertahap ke dalam skema BPJS Kesehatan PBI APBD. Prioritas diberikan kepada pasien cuci darah dan pasien dengan kontrol rawat jalan rutin," ujar politikus fraksi partai Golkar ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, mengatakan bahwa penonaktifan peserta dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
"Setelah diverifikasi oleh pemerintah pusat, sebagian besar peserta yang sebelumnya ditanggung APBN masuk dalam kategori mampu. Maka dilakukan penyesuaian kuota untuk masing-masing daerah," tutur Hari.
Ia menambahkan, bagi warga miskin yang benar-benar layak menerima bantuan namun terlanjur dinonaktifkan, tersedia mekanisme verifikasi ulang dan reaktivasi kepesertaan BPJS.
"Bagi yang masih tergolong mampu, kami sarankan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 21 ribu warga miskin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam kehilangan fasilitas jaminan kesehatan (Jamkes) gratis dari pemerintah pusat.
Hal ini menyusul kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menonaktifkan sekitar 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara nasional beberapa waktu lalu.