Imbas Peralihan DTKS ke DTSEN, Jumlah Penerima Bansos di Jombang Turun
- Elok Apriyanto / Jombang
Jombang, VIVA – Proses peralihan sistem data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdampak signifikan terhadap jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada tahun 2025.
Perubahan sistem tersebut membuat proses validasi penerima bansos menjadi lebih ketat. Hanya warga yang benar-benar memenuhi kriteria kesejahteraan sosial yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kini sekitar 50 ribu KPM, turun dari 61 ribu KPM pada tahun sebelumnya. Sementara penerima program sembako juga menurun dari 110 ribu menjadi 91 ribu KPM.
Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi, melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Albarian Risto Gunarto, menjelaskan bahwa penurunan jumlah penerima tidak hanya disebabkan oleh penerapan sistem DTSEN, tetapi juga akibat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Hal ini bisa terjadi karena perpindahan tempat tinggal atau perubahan situasi ekonomi. Misalnya, warga yang dulu berada di desil 5 kini turun ke desil 4 karena kondisi ekonominya menurun,” kata Risto, Selasa 27 Oktober 2025.
Ia menambahkan, penurunan jumlah penerima bansos di Jombang juga mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam sistem DTSEN, data hanya mencakup keluarga pada desil 1 hingga 5, sedangkan desil 6 ke atas tidak termasuk kategori penerima bantuan.
“Penyebabnya bukan semata karena peralihan DTKS ke DTSEN, tetapi karena memang angka kemiskinan di Jombang menurun. Jadi jumlah penerima bantuan otomatis ikut berkurang,” ujarnya.
Meski beberapa program mengalami penurunan penerima, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau KIS di Jombang justru masih over kuota.
"Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan kesehatan tetap berjalan optimal," tuturnya.
Ia menilai, sistem DTSEN lebih akurat dan adaptif terhadap kondisi terkini masyarakat.
Ia menegaskan, warga yang belum terdata atau mengalami kesalahan klasifikasi tetap bisa melakukan pembaruan melalui petugas pendamping di lapangan.
“Kalaupun ada exclusion error, di mana warga miskin justru tercatat di desil 6–10, pembaruan data bisa segera dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran,” katanya.
