Pemkot Malang Beri Edukasi Mitigasi Resiko Kekerasan Gender

Wali kota malang, sutiaji
Sumber :
  • Humas Pemkot Malang

Malang – Sebagai kota berkembang, isu kekerasan berbasis gender dan stunting mendapat perhatian khusus. Pemkot Malang akan menggerakan kerja Pokja (Kelompok Kerja) di tingkat RW untuk memeperkuat pelayanan terkait dua isu tersebut ditengah masyarakat. 

KONI, Dindik, dan DPRD Gelar Hearing Persiapan Porprov 2025, Ini Pembahasannya

Hal ini ditegaskan Wali Kota Malang Drs Sutiaji saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi Kekerasan Berbasis Gender Perlindungan Eksploitasi Seksual dan Penurunan Stunting Kecamatan Kedungkandang di Hotel Atria, Senin 26 September 2022.

 “Pencegahan stunting yaitu dengan menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga Kota Malang. Adapun mitigasi kekerasan berbasis gender yaitu dengan mewujudkan Kota Malang yang rukun,” jelasnya. 

Abah Anton Mengaku Tak Kapok Maju Pilwali Meski Pernah Tersandung KPK

Ia juga mengatakan, pemahaman terhadap posisi perempuan yang selalu di nomor duakan adalah hal yang salah. Menurutnya, kesetaraan gender tidak bisa disamaratakan, melainkan harus ada timbal balik atau pemenuhan terhadap hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Sutiaji, masih ada stigma berkembang di kalangan masyarakat bahwa perempuan berada dibawah kedudukan laki-laki.

Ingin Bawa Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024, Shin Tae-yong Target Menang Lawan Uzbekistan U23

“Sehingga kalau demikian maka rawan untuk mendapatkan perlakuan tidak baik dari kaum bapak, maka itu tidak benar,” tegas Sutiaji. 

Maka dirinya berharap, dengan adanya sosialiasi tersebut agar permasalahan dari dua isu tersebut dapat diminimalisir sebaik mungkin.

“Secara basic, tidak hanya kecamatan saja, tetapi kota. Maka ini terus kita kuatkan melalui Kelompok Kerja (Pokja) di masing-masing RW,” tegas Sutiaji. 

Sementara itu, Camat Kedungkandang, Prayitno mengkonfirmasi, di wilayahnya tersebut pihaknya belum menerima terkait adanya perilaku eksploitasi berbasi gender. Namun sosialisasi tersebut harus dilakukan untuk memitigasi hal yang tidak diinginkan.

“Sebetulnya kalau kekerasan berbasis gender tidak ada. Tapi yang masalah stunting, kami sudah lanjutkan ke mini lokakarya (Minilok) di kecamatan,” papar Prayitno kemarin di sela kegiatan. 

Pihaknya sudah dua kali melakukan Minilok tersebut. Secara teknis, dalam Minilok ini terdapat terdapat beberapa titik tekan untuk menanggulangi stunting tersebut.

“Kemarin dari angka global kemudian kita breakdown bersama Dinsos untuk dapat angka, jumlah, penyebab dan namanya. Jadi mulai calon pengantin kita harus muali (berikan) pendampingan. Ya kita mulainya di Minilok kemarin, faktor-faktor pemicu stunting itu kita ulas semua,” pungkasnya.