Jika Ada Wartawan yang Melakukan Pemerasan, Ketua Dewan Pers: Sikat Saja

Jombang, VIVA – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan bahwa jika menemukan adanya oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan dan terindikasi melakukan tindak kriminal dan pemerasan bisa ditindak tegas.

Ninik menjelaskan bahwa tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan tersebut tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

"Sikat saja jika terindikasi kriminal dan pemerasan,” tegas Ninik saat mengisi Seminar Nasional yang digelar oleh PWI Jombang, IJTI Korda Majapahit, dan LSM FRJM di Aula Bung Tomo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, pada Kamis, 12 Desember 2023.

Ninik mengatakan bahwa ruang lingkup pengaduan di Dewan Pers cukup mudah. Ia menyebutkan saat ini sudah tersedia aplikasi yang bisa di akses secara online melalui website resmi Dewan Pers, yakni dewanpers.or.id.

"Pengadu tidak perlu mengirimkan berkas hardcopy, semua pengadu bisa mengakses melalui online, yakni melalui website resmi Dewan Pers di dewanpers.or.id," katanya.

Seperti yang diketahui, selain Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, ada beberapa narasumber yang kompeten dalam bidangnya diantaranya Machmud Suhermono selaku Asesor Uji Kompetensi Wartawan Dewan Pers.

Selain itu, Suko Widodo yang selaku Akademisi bidang komunikasi politik Universitas Airlangga (UNAIR), serta perwakilan Kajari Jombang Kasi Intel Deni Syahputra dan Kapolres Jombang.

Adapun moderator dari acara seminar nasional yang mengusung tema “Peran Media dan LSM dalam Kontrol Sosial” ini adalah Aan Anshory dari Lembaga Indonesia Untuk Keadilan (LInK).

Dalam kesempata tersebut, Bupati Jombang Sugiat juga menjadi pembuka acara seminar nasional tersebut. Adapun peserta dari seminar ini adalah seluruh perwakilan Kepala Desa dan Kepala Sekolah SMAN atau SMKN se-Kabupaten Jombang.

Sementara, Mohammad Syafi'i, selaku panitia kegiatan tersebut mengatakan bahwa diselenggarakannya seminar nasional ini merujuk pada pengalaman teman-teman jurnalis ketika menjalankan kerja jurnalistik.

"Banyak yang mempertanyakan pers seperti apa, banyak fakta yang tidak sesuai dengan aturan pers. Cukup banyak keluhan dari Kepala Sekolah dan Kepala Desa. Ada tindakan yang cenderung tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik," ucapnya.

Untuk itu, dia mengatakan para Kepala Desa dan Kepala Sekolah dapat mengajukan berbagai pertanyaan serta temuan terkait kerja-kerja wartawan di lapangan kepada para narasumber di acara seminar tersebut.

"Silahkan mempertanyakan kepada pemateri yang kami kira kompeten untuk menjawab jika ada sengketa pers," ujarnya.

Terpisah, Pj Bupati Jombang, Sugiat mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional peran Media dan LSM dalam kontrol sosial. Kegiatan seminar ini diharapkan bisa menjadi bagian dalam upaya kontrol sosial demi kemajuan Kabupaten Jombang.

"Pers merupakan pilar ke empat demokrasi. Oleh karena itu, atas nama Pemkab Jombang, saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan teman-teman pers ini," ucapnya.