DPRD Kota Malang Dorong Percepatan Penanganan Stunting
- Viva Malang
Malang, VIVA – Percepatan penanganan stunting di Kota Malang menjadj salah satu prioritas yang didorong oleh DPRD Kota Malang. Bahkan, mereka memberikan dukungan anggaran di tahun 2024 sekitar puluhan miliar.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, percepatan perlu dilakukan. Bahkan nilai anggarannya juga meningkat. Sebab, balita berisiko stunting di Kota Malang masih mencapai 8,9 persen atau 34.382 anak.
“Anggaran tahun depan (2024) meningkat dari tahun ini kalau tidak salah sekitar Rp80 miliar sampai Rp90 miliar. Proyeksi nantinya dinaikkan," kata Amithya Ratnanggani, Senin, 4 Desember 2023.
Dibutuhkan kerja bersama dengan melakukan perencanaan hingga pelaksanaan program secara terintegrasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkot Malang. Tujuannya adalah mewujudkan Kota Malang zero stunting.
"Dinas kesehatan sebagai kuratifnya, Dinas Sosial itu preventif, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Juga Dinas Pendidikan, Dispangtan dan Diskominfo,” ujar Amithya Ratnanggani.
Politikus PDI Perjuangan ini memaparkan bahwa untuk stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja. Diperlukan lintas koordinasi antar OPD agar persoalan stunting menjadi tugas bersama untuk dituntaskan.
"Kelurahan yang masih merah dalam penanganan stunting pastinya jadi konsen kita, tentu itu prioritas agar tidak menjadi merah lagi. Yang sudah tuntas terus dipantau, jangan sampai menjadi bibit sehingga muncul problem baru," tutur Amithya Ratnanggani.
Disisi lain DPRD Kota Malang terus memantau program penanganan stunting hingga Desember 2023. Dukungan DPRD diwujudkan melalui pemberian tambahan insentif bagi kader posyandu dari semula Rp110.00 per kader kini menjadi Rp200.000 per kader.
“Ada kenaikan insentif. Perlu sosialisasi, sebab kader ada yang belum mengetahui apa yang kita perjuangkan pada perubahan anggaran keuangan. Pembayaran insentif pada akhir tahun, diterimakan tiga bulan,” kata Amithya Ratnanggani.
