DPRD Kota Malang : Persoalan Banjir Butuh Kebijakan Penangganan Kolaboratif
- Viva Malang/Uki Rama
Malang, VIVA – Persoalan banjir sampai saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan dan dipecahkan demi kenyamanan masyarakat, Kota Malang.
Hal itu bisa terwujud jika ada kebijakan kolaboratif antar Pemerintah Daerah (Pemda) di Malang Raya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Wakil Ketua DRPD Kota Malang Asmualik mengatakan kebijakan itu sangat penting mengingat ketiga wilayah tersebut berada di hulu daerah aliran Sungai Brantas.
"Penanganan banjir harus sinergi dan berkomunikasi melibatkan pemda lainnya. Sinergi dan kolaborasi antar daerah sangat penting guna mencegah bencana hidrometeorologi. Jangan sampai banjir di Kota Batu dan Kabupaten Malang dampaknya mengenai Kota Malang," kata Asmualik, Jumat, 1 Desember 2023.
Politisi PKS ini menambahkan, untuk penangganan yang lebih komprehensif dia menyarankan Pemerintah Daerah di Malang Raya duduk bersama membuat kebijakan berbasis lingkungan hidup. Karena saat hujan dengan intensitas tinggi turun banjir selalu terjadi di beberapa lokasi.
"Khususnya Kota Malang seperti di Jalan Galunggung, Sawojajar, kawasan Sigura-gura, Jalan Saxophone dan beberapa lokasi lainnya. Kebijakan kolaboratif ini harus segera diwujudkan," ujar Asmualik.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mendukung usulan yang dibuat oleh DPRD Kota Malang. Pihaknya pun berjanji setiap kali terjadi banjir petugas BPBD dan relawan wajib meningkatkan kesiapsiagaan demi kenyamanan masyarakat.
