Polri Bentuk Tim Usut Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak

Malang – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri bakal mengusut tuntas terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Polri akan membentuk tim demi mengungkap kasus tersebut. 

"Tentunya Polri akan segera membentuk tim," ujar Dedi kepada wartawan, Minggu, 23 Oktober 2022.

Polri juga nanti akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendalami kasus gagal ginjal akut tersebut.

"Dan berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM untuk bersama mendalami kejadian tersebut sesuai atensi pimpinan," kata Dedi. Namun, ia belum dapat memastikan secara rinci siapa saja yang bakal tergabung dalam tim tersebut. 

"Menunggu info lanjut dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri," ujarnya. 

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak. 

Saat ini, pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan menteri kesehatan, BPOM, bersama menteri Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Kita sudah mendapatkan masukan dari semua pihak, dan tadi malam saya terus langsung telepon ke pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut. Untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan. 

Dalam penyelidikan kasus gagal ginjal akut pada anak harus dilakukan berdasarkan data. Khususnya, bahan baku impor dari negara yang berdasarkan informasi, lanjut Muhadjir, tidak ditemukan kasus gagal ginjal akut. 

"Itu adalah bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena. Tetapi kenapa justru negara yang mengimpor kok kena," katanya. Ada tiga negara yang kena, pertama Indonesia yang meninggal sekarang mencapai 133 dan kemungkinan masih akan bertambah. Kedua di Zambia ada 70 kasus kematian, dan Nigeria ada 25 kasus. 

"Makanya kita minta telisik sampai di bagian yang paling hulu, dari mana asal bahan baku itu, bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia, dan terdistribusi ke mana saja, ke pabrik farmasi mana saja, dan kemudian produknya apa," ujar Muhadjir. 

Itu harus kita telisik semua. Kemudian kita harapkan dalam waktu yang tidak lama, kita bisa menetapkan status apakah itu memang ada pelanggaran atau ada tindak pidana atau tidak," katanya menambahkan. Ia menilai, bagi pemerintah Indonesia penyelidikan ini sangat penting, karena yang terdampak adalah anak di bawah umur rata-rata 10 tahun ke bawah.

"Ini adalah SDM masa depan yang sangat berharga. Kita berharap kalau ada pelanggaran, supaya ditindak secara tegas," ujarnya.