Pemerintah Terbitkan Aturan Penyaluran Cadangan Beras
- Pixabay
Malang – Pemerintah pusat tak main-main dalam memperketat aturan penyaluran beras. Belum lama ini, Badan Pangan Nasional resmi menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2022, tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Hal ini dilakukan dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, dari aturan baru tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan inflasi.
Sebab, beras merupakan komoditas pangan utama yang fluktuasi harganya sangat memengaruhi tingkat inflasi nasional.
“Peraturan tentang penyaluran cadangan beras Pemerintah ini menjadi payung hukum bagi penyaluran beras Pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu atau kita menyebutnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Arief dalam keterangan, Rabu, 14 September 2022.
Arief melanjutkan, penyaluran itu nantinya dilaksanakan melalui kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang digelar oleh NFA dengan menugaskan Perum Bulog.
Dia menjelaskan, untuk kriteria KPM penerima beras adalah keluarga tidak mampu yang telah didata oleh Kementerian Sosial.
